Jokowi Minta Industri Keuangan Jaga Pertumbuhan Ekonomi di 2023
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027, perwakilan industri perbankan, perwakilan industri pasar modal, dan perwakilan industri keuangan non-bank (IKNB) memenuhi undangan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (16/1).
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027, perwakilan industri perbankan, perwakilan industri pasar modal, dan perwakilan industri keuangan non-bank (IKNB) memenuhi undangan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (16/1).
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan, dalam pertemuan tersebut pihaknya menyampaikan persiapan pertemuan tahunan industri jasa keuangan yang akan dilaksanakan pada awal Februari 2023. Di samping itu, pertemuan juga berisi dialog terkait perkembangan terakhir dari sektor jasa keuangan maupun industri yang berada di dalamnya.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Mengapa OJK meminta agar Industri Jasa Keuangan memperkuat governansi? “Penerapan manajemen risiko di Sektor Jasa Keuangan perlu bertransformasi dari compliance- driven menjadi terintegrasi pada proses bisnis sehingga dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan mendukung pencapaian tujuan organisasi sehingga tercipta ekosistem keuangan yang bersih dan sehat,” kata Sophia.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
-
Apa kondisi sektor jasa keuangan nasional menurut OJK? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 25 Oktober 2023 menilai sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga sehingga meningkatkan optimisme bahwa sektor jasa keuangan mampu memitigasi risiko meningkatnya ketidakpastian global baik dari higher for longer suku bunga global maupun peningkatan tensi geopolitik.
-
Mengapa OJK menyatakan sektor jasa keuangan Indonesia stabil? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
"Pada kesempatan itu pula kami dan para pimpinan asosiasi industri jasa keuangan menyampaikan bagaimana rencana, prospek, dan tantangan ke depan yang perlu diantisipasi, dimitigasi, dan ditangani dengan sebaik-baiknya," kata Mahendra di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/1).
Selain itu, OJK juga melaporkan kesiapan industri jasa keuangan dalam menghadapi Pemilu pada 2024 mendatang. Hal ini untuk memastikan tren pemulihan ekonomi tetap dijaga.
"Tentu kita menyambut masa persiapan masuk ke dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden, kinerja dan kondisi serta pertumbuhan dari sektor jasa keuangan dalam mendukung dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga baik," imbuh Mahendra.
Menurut Mahendra, Presiden Jokowi memberikan arahan yang sangat jelas, utamanya agar seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan terus menjaga momentum penguatan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2022 ke depan. Dengan berbagai pengalaman dalam menyelesaikan tantangan-tantangan yang berat selama pandemi, lanjut Presiden, maka tidak ada alasan untuk tidak optimistis menghadapi tahun 2023 ini.
"Kami dalam hal ini regulator di sektor jasa keuangan, maupun bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk seluruh pemangku kepentingan, pelaku usaha, investor, industri jasa keuangan, yang akan menentukan pada gilirannya nanti bahwa tahun 2023 ini pun akan setidaknya sama baiknya, kalaupun tidak lebih baik lagi dari tahun 2022," ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) Sunarso yang mewakili industri perbankan menyampaikan bahwa pihaknya akan mendukung langkah pemerintah dalam hal hilirisasi industri. Menurut Presiden, hilirisasi industri yang berbasis ekstraksi sumber daya alam tidak bisa berhenti dan harus terus dilanjutkan.
"Hilirisasi itu bagian dari point of no return. Tadi ditegaskan lagi oleh Bapak Presiden bahwa hilirisasi ini tidak bisa berhenti, tidak bisa kembali, maka industri perbankan commited untuk mendukung proses hilirisasi dalam rangka agar seluruh rangkaian nilai tambahnya dari proses itu dinikmati oleh masyarakat Indonesia," ujar Sunarso.
Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Iman Rachman, yang mewakili industri pasar modal menyampaikan kinerja positif Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI ditutup kondusif dengan Indeks Harga Saham Gabungan tumbuh 4 persen pada akhir 2022, rata-rata harian perdagangan mencapai Rp15 triliun, jumlah investor tumbuh mencapai lebih dari 10,3 juta investor, serta emiten yang tumbuh menjadi 833 perusahaan.
"Kami laporkan juga terkait dengan Undang-Undang P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) terkait Bursa Efek Indonesia, terkait dengan perdagangan karbon. Kami mengapresiasi P2SK sebagai bentuk pendalaman pasar kita ke depannya dan juga perluasan dari perdagangan Bursa Efek Indonesia, tidak hanya bursa saham tapi juga bursa karbon," ungkap Iman.
(mdk/azz)