Kadin minta Menteri Susi lakukan kajian sebelum buat aturan
Kadin minta Menteri Susi lakukan kajian sebelum buat aturan. Yugi mengatakan selama ini, pihaknya banyak menerima keluhan dari dunia usaha mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh KKP. Sebab, kebijakan yang dikeluarkan kurang berpihak pada usaha penangkapan, pengolahan dan budidaya perikanan.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto, menilai masih terdapat sejumlah kebijakan pemerintah di sektor perikanan dan kelautan dalam road map (peta jalan) yang harus ditinjau ulang. Yugi mengatakan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan tersebut kontra produktif bagi pengembangan sektor kelautan nasional, khususnya bagi komoditas ekspor rumput laut.
"Kami berharap pemerintah bisa mempercepat revisi semua peraturan yang menghambat pengembangan sektor ini. Kami mengharapkan ke depan pemerintah mengeluarkan kebijakan didukung dengan proses kajian," ungkap Yugi di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (10/1).
Yugi mengatakan selama ini, pihaknya banyak menerima keluhan dari dunia usaha mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebab, kebijakan yang dikeluarkan kurang berpihak pada usaha penangkapan, pengolahan dan budidaya perikanan.
"Ini merupakan tugas kami selaku yang menjembatani pemerintah dan pelaku usaha. Kami berharap, sebelum mengeluarkan kebijakan ada baiknya pemerintah mengumpulkan pelaku usaha dan meminta pendapatnya. Karena tidak ada salahnya melakukan hal demikian," ungkap Yugi.
Terkait hal tersebut, Yugi berharap kebijakan apapun yang akan dikeluarkan oleh pemerintah memperhatikan kajian mendalam terhadap suatu komoditas agar bisa diterapkan dengan baik di lapangan.
"Kebijakan dapat didukung dengan kajian melalui proses konsultasi publik, proses sinkronisasi peraturan dan juga sosialisasi yang baik," kata Yugi.
Baca juga:
Kisah miris harta karun di Indonesia, kerap dicuri perompak dunia
Ambil harta karun, Menteri Susi siapkan dana sampai Rp 86 miliar
Laut Indonesia simpan 322 titik lokasi harta karun
Harta karun di laut Indonesia jadi buruan perompak dunia
Akademisi puji kebijakan sektor maritim pemerintahan Jokowi-JK
Risma klaim punya banyak cara atasi laut tercemar sampah plastik
Tingkatkan kualitas pelayanan, Pelni percantik tempat tidur kapal
-
Kapan Sentra Kuliner Ikan Kabupaten Garut diresmikan? Dikutip dari ANTARA, Rabu (28/6) sentra ikan tersebut diketahui baru diresmikan pada Selasa 26 Juni 2023 lalu.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Kapan Domba Batur resmi diakui oleh Kementerian Pertanian? Persilangan ini kemudian menghasilkan galur baru yang diakui secara resmi oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2011.
-
Kenapa Menteri Pertanian mendorong percepatan tanam padi di Barito Kuala? Kita dihadapkan El Nino, yaitu kemarau panjang dan dahsyat. Antisipasinya kita dapat percepat tanam menjadi 3 kali tanam setahun. Habis panen langsung tanam dengan menggunakan alsintan. Losses panen dapat berkurang dan produksi dapat ditingkatkan," terangnya.
-
Kapan tambak udang di Kebumen diresmikan? Mengutip YouTube Perikanan Budidaya, tempat budi daya udang itu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 9 Maret 2023.
-
Kenapa Penjabat Gubernur Kaltim menekankan pentingnya kedaulatan pangan? "Berdaulat, artinya mampu mengelola secara mandiri. Saya senang, visi ini bagus untuk mentrigger. Walau harus jujur, apa langkah yang sudah kita lakukan? Seberapa besar anggaran yang kita spare untuk pangan. Ini yang belum kelihatan," kata Akmal mengevaluasi pengelolaan sektor pangan daerah.