Kasus Investasi Bodong, OJK Sebut Banyak Masyarakat Mau Cepat Kaya Tapi Tak Mau Kerja
Dewan Komisioner Bidang Perlindungan Konsumen OJK, Tirta Segara menilai, dari beragam kasus investasi bodong, ditemukan masyarakat yang ingin cepat kaya tapi tidak mau bekerja keras. Sehingga ketika mendapatkan tawaran investasi yang menjanjikan imbal hasil dengan tinggi dan tanpa resiko langsung diambil.
Dewan Komisioner Bidang Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tirta Segara menilai, dari beragam kasus investasi bodong, ditemukan masyarakat yang ingin cepat kaya tapi tidak mau bekerja keras. Sehingga ketika mendapatkan tawaran investasi yang menjanjikan imbal hasil dengan tinggi dan tanpa resiko langsung diambil.
"Kami juga melihat adanya kecenderungan sekelompok masyarakat yang kurang bijak. Ingin cepat kaya tanpa kerja keras," kata dia dalam webinar bertajuk Melindungi Masyarakat dari Jeratan Fintech dan Investasi Ilegal, Jakarta, Selasa (13/4).
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk memperluas akses keuangan? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi memperluas akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia dalam mendukung Pemerintah mencapai target Inklusi Keuangan sebesar 90 persen pada 2024.
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
-
Mengapa OJK menyatakan sektor jasa keuangan Indonesia stabil? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK memastikan likuiditas industri keuangan tetap memadai? Selain itu, likuiditas industri keuangan juga sangat memadai dengan profil risiko yang manageable.
Padahal, dilihat dari latar belakang pendidikan, mereka bukan merupakan masyarakat yang berpendidikan rendah. Melainkan juga kalangan yang seharusnya bisa mengakses literasi keuangan.
"Hasil temuan kami tingkat pendidikan rendah tidak banyak tapi yang berpendidikan tinggi juga yang menjadi korban," kata dia.
Temukan Peminjam Fintech Lending Meminjam di Luar Kemampuan Bayar
Selain itu, dia menambahkan ada sekelompok masyarakat yang kurang bijak dalam memanfaatkan fintech lending. Mereka kerap meminjam dana namun di luar dari kemampuan mereka membayar pinjaman tersebut.
"OJK menemukan peminjam yang kurang berpikir panjang dan tidak bijak. Mereka meminjam di luar batas kemampuan," kata Tirta.
Kasus ini ditemukan OJK awalnya berangkat dari pengaduan dari pelaku itu sendiri. Awalnya mereka mengadu kepada regulator dan meminta jalan keluar kepada OJK karena tidak mampu membayar uang pinjaman.
Namun, ketika ditelusuri, ternyata pelaku tersebut meminjam dana kepada 19 perusahaan fintech. Bahkan, OJK juga pernah menemukan ada konsumen yang meminjam dana kepada 40 fintech dalam waktu satu pekan.
"Ada konsumen yang melakukan pinjaman ke 40 fintech dalam satu minguu," ungkapnya.
Maka dari itu, dalam kasus di sektor keuangan ini ternyata tidak hanya dilakukan perusahaan fintech tetapi juga berasal dari masyarakat yang tidak bijak dalam berinvestasi maupun mencari pendanaan.
"Ada perilaku masyarakat yang kurang bijak baik investasi atau mencari pendanaan," kata dia mengakhiri.
(mdk/bim)