Kata DPR soal UU HPP Selesai dalam Waktu Singkat Hingga Timbulkan Keraguan Masyarakat
Tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan alasan pembahasan UU HPP selesai dalam waktu 3 bulan saja. Andreas pun mengaku tak heran bila banyak pihak yang beropini miring tentang cepatnya pembahasan undang-undang dibuat.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menjadi aturan turunan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pembahasan di badan legislatif pun dilakukan dengan cepat karena semua pihak telah bersinergi dan memiliki tujuan yang sama.
"Kami sebetulnya mengikuti metode omnibus law Cipta Kerja," kata Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo dalam Diskusi Publik: Wajah Baru Perpajakan Indonesia Pasca UU HPP, Jakarta, Selasa (23/11).
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang dilakukan KPU Jakarta Utara terkait surat suara DPRD DKI Jakarta untuk Pemilu 2024? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang didukung oleh DPR terkait kerja sama Australia dan Jawa Barat? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin menyampaikan apresiasi dan dukungannya.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
Tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan alasan pembahasan UU HPP selesai dalam waktu 3 bulan saja. Andreas pun mengaku tak heran bila banyak pihak yang beropini miring tentang cepatnya pembahasan undang-undang dibuat.
Namun dengan diprosesnya UU HPP dalam waktu singkat, mematahkan anggapan pembahasan undang-undang selalu berlarut-larut di DPR. Atas hal tersebut, sebagai anggota dewan dia pun mengaku serba salah.
"Selama ini dikenal pembahasan undang-undang di prolegnas itu lambat, tapi kalau cepat seperti sekarang juga disalahkan," ungkapnya.
Dia memastikan proses pembuatan UU HPP telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Terlebih saat menjadi rancangan undang-undang, kebijakan usulan pemerintah tersebut telah masuk dalam prioritas pembahasan di legislatif. Prioritas pembahasan UU ini sengaja didahulukan dari antrean regulasi lain karena dianggap penting dan bersifat mendesak.
"Pembahasannya kita memiliki sense of urgent, maka dalam prolegnas ini kita selesaikan dalam 2-3 kali sidang," kata dia.
Meski dibahas dalam waktu singkat, Andreas menyebut DPR dan pemerintah tetap melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Ada asosiasi yang mewakili masyarakat diikutsertakan dalam pembahasannya. Sehingga dia memastikan tidak ada proses yang diloncati dalam pengesahan UU HPP.
Sebagai informasi, DPR dalam sidang paripurna awal Oktober lalu mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pengesahan itu dilakukan langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani pada 7 Oktober 2021.
Baca juga:
Apindo: Penerapan Pajak Karbon Buka Peluang Bisnis Baru
Alasan Pemerintah Pilih Skema Pajak Dibanding Cukai dalam Mengendalikan Emisi Karbon
Pemerintah Pungut Pajak Karbon Mulai 1 April 2022, Dananya Buat Apa?
Daftar Fasilitas Kantor yang Masih Bebas Pajak
Ditjen Pajak Target Selesaikan 75 Kasus Pidana Pajak Tahun ini