Kebijakan ekonomi Jokowi-JK berpotensi perlebar jurang kaya-miskin
Kebijakan yang sejatinya bisa membantu meringankan beban masyarakat kecil dan masyarakat miskin justru ditiadakan.
Kesenjangan sosial kehidupan orang kaya dan miskin masih tergolong tinggi di Indonesia, sekitar 0,41. Kebijakan pemerintah belum sepenuhnya mampu mengatasi persoalan ini.
Rektor Kwik Kian Gie School of Business, Anthony Budiawan memprediksi, lima tahun kepemimpinan Jokowi-JK, ada potensi peningkatan kesenjangan sosial. Namun bukan berarti tertutup kemungkinan mempersempit jurang kaya dan miskin.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Kenapa Presiden Jokowi mendukung Timnas Indonesia? Dalam unggahan yang sama, Jokowi menyisipkan doa dan harapan agar Timnas Indonesia mampu melaju hingga ke babak berikutnya. “Selangkah lagi untuk melaju ke fase kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026, Teruslah berjuang dengan penuh semangat” ungkapnya.
-
Apa yang ditinjau oleh Jokowi di Kabupaten Keerom? Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung ladang jagung yang ada di kawasan food estate, Desa Wambes, Kecamatan Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
Dia melihat, kebijakan pemerintahan Jokowi-JK belakangan ini justru memperlebar jurang kaya dan miskin. Sebab, kebijakan yang seharusnya bisa membantu meringankan beban masyarakat kecil dan masyarakat miskin justru ditiadakan atau dipangkas.
"Pertama, subsidi BBM dihapus, subsidi kereta api ekonomi dihapus, padahal ini semua untuk rakyat-rakyat kecil, dan PPN jalan tol, sementara saja baru akan dikenakan," kata Budiawan di Jakarta, Rabu (18/3).
Dirinya juga mengkritik kebijakan pemerintah memberikan subsidi kepada Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis biodisel dan bioethanol. Padahal sesungguhnya kebijakan ini sejatinya hanya menguntungkan pengusaha kaya.
"Malah menghapus subsidi BBM untuk rakyat miskin. Apakah ini tepat sasaran atau tidak? Tetapi penghapusan BBM meningkatkan inflasi, dan peningkatan inflasi membebani rakyat miskin," ujarnya.
Dia menyarankan pemerintah menggunakan pendekatan pajak untuk mempersempit jurang kaya dan miskin. Untuk mengurangi kesenjangan pendapatan bisa dengan kebijakan redistribusi pendapatan. Salah satunya melalui pajak progresif yang kemudian ditransfer dalam bentuk akses pada kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
"Jadi peran pemerintah untuk menekan kesenjangan sosial sangat mudah yaitu melalui pajak, dan harapannya adalah yang progresif, yang semakin kaya pajaknya makin besar," ucapnya.
Baca juga:
Dipimpin Jokowi-JK, arah ekonomi Indonesia liberal?
Mantan menteri era Megawati sebut 50 persen rakyat Indonesia miskin
Kemiskinan di Indonesia sudah lampaui batas kemanusiaan
Tragis, belasan Suku Anak Dalam meninggal karena kelaparan di hutan
Petani, mahasiswa hingga guru mulai rongrong kewibawaan Jokowi