Kebijakan pemerintah selalu diputuskan dalam kondisi tertekan
Tekanan boleh menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk merumuskan kebijakan.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai kebijakan-kebijakan yang selama ini dikeluarkan pemerintah selalu dalam kondisi tertekan. Hal ini diungkapkannya terkait pernyataan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi soal ancaman Inpex Corporation dan Shell yang berniat akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 40 persen pegawainya yang bekerja di Blok Masela.
"Jadi banyak yang mengambil manfaat dari tekanan-tekanan itu," ujar Enny kepada merdeka.com saat dihubungi di Jakarta, Jumat (18/3).
-
Mengapa Soeharsikin membuka indekos di Jalan Peneleh? Perjuangan Keberadaan indekos fenomenal di Jalan Peneleh merupakan ide Soeharsikin. Saat itu, ia bertekad meringankan beban ekonomi keluarga, karena HOS Tjokroaminoto juga sibuk berpolitik.
-
Dimana lokasi area pemerintahan inti di IKN? Akan ada 9 Wilayah Pembangunan (WP) di IKN dan nomor 1 adalah wilayah KIPP yang kami fokuskan saat ini dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024.
-
Kapan Istana Siak Sri Indrapura dibangun? Mengutip dari beberapa sumber, tempat kediaman resmi Sultan Siak itu dulunya dibangun pada tahun 1889 saat pemerintahan dipegang oleh Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang menjadi Sultan ke-11.
-
Di mana Makam Ledek berada? Di Kota Salatiga, Jawa Tengah, terdapat sebuah makam kuno yang letaknya cukup tersembunyi.
-
Apa itu Imlek? Imlek juga dikenal sebagai Tahun Baru Imlek atau Tahun Baru Cina. Imlek adalah perayaan tahun baru tradisional yang dirayakan oleh masyarakat etnis Tionghoa di berbagai belahan dunia.
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
Menurut dia, pemerintah harus memiliki satuan panduan dan acuan yang tegas sehingga tidak ada lagi kebijakan yang dibuat karena adanya tekanan.
"Tidak hanya pressure pengusaha termasuk pressure publik," kata dia.
Menurut dia, tekanan boleh menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk merumuskan kebijakan. Hanya saja, tekanan tersebut jangan dijadikan acuan pemerintah untuk menentukan sebuah kebijakan.
"Jadi kalau sekarang misalnya kalau lama-lama membuat kebijakan saya batal, ini kan namanya ancaman, tekanan. Sekarang yang penting pemerintah punya schedule yang jelas, mau diapain. Ini kan sudah lama sekali. Yang selama ini terjadi kan seperti itu, berbagai kebijakan strategis pemerintah diputuskan dibawah tekanan termasuk publik sama seperti gojek, harusnya pemerintah punya blue print yang jelas," jelas Enny.
Untuk itu, lanjut Enny, dirinya meminta pemerintah untuk menempatkan posisi Blok Masela sesuai dengan kepentingan. Harusnya, SKK Migas tidak ikut mencampuri lebih jauh terkait permasalahan Blok Masela. "Dulu mereka menolak saat masih BP Migas, masa sekarang jadi SKK Migas sama aja? ya harusnya SKK Migas harus dibubarkan kalau dia mau mengelola energi dengan baik," pungkas dia.
Baca juga:
Menteri Sudirman santai Inpex dan Shell pangkas karyawan Blok Masela
Babak baru pengembangan Masela, dari PHK hingga DPR sentil Jokowi
Kepala SKK Migas dianggap desak Jokowi putuskan skema Blok Masela
Kajian skema darat milik Rizal Ramli sudah lewati perhitungan matang
DPR minta Jokowi penuhi keinginan operator Blok Masela
Inpex sebut PHK untuk menyesuaikan kebutuhan proyek Blok Masela
DPR minta pemerintah cepat putuskan pengembangan Blok Masela