DPR Setujui Pagu Anggaran Kemenag 2025 Rp79 Triliun di Tengah Polemik Penyelenggaraan Haji

Jumlah tersebut mengalami perubahan Rp1.150.000.000.000 dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kemenag
Sempat Memanas, Paripurna DPD RI Sahkan Tata Tertib Baru

Sidang tersebut sempat memanas karena sebuah pengambilan keputusan bersifat dinamis.

DPD
Said Abdullah: Jabatan Tidak untuk Selama-lamanya

Said diketahui sudah lima kali terpilih menjadi Anggota DPR RI sejak 2004. Said menyebut dia kembali maju pada Pileg 2024 lalu karena perintah partai.

Berita Said Abdullah
Said Abdullah: Jabatan Tidak untuk Selama-lamanya

Said diketahui sudah lima kali terpilih menjadi Anggota DPR RI sejak 2004. Said menyebut dia kembali maju pada Pileg 2024 lalu karena perintah partai.

Berita Said Abdullah
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

ruu masyarakat adat
Cak Imin Tolak Penambahan Komisi di DPR: Urgensinya Apa?

Penambahan komisi di DPR disebut-sebut untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

cak imin
Saat Lawannya Sibuk Curi Hati Rakyat, Caleg DPRD Blitar Ini Malah Bikin Warga Ngamuk

MU kepergok bersama seorang wanita di sebuah rumah

Pemilu 2024
Asabri Minta Suntikan Dana Rp3,61 Triliun, Dipakai untuk Apa?

Diharapkan DPR dapat menyetujui Usulan PMN Rp3,61 triliun kepada ASABRI.

Kasus Asabri
DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah

Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun

Jokowi
PDIP Tak Persoalkan Jumlah Komisi di DPR Bertambah

Jumlah komisi di DPR RI kemungkinan akan bertambah dari 11 menjadi 13 pada periode 2024-2029 ini.

Berita Said Abdullah
DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat

DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat.

berita video
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas Singkat, Ini Alasan Baleg DPR

Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

Revisi UU Kementerian Negara
Wamenhan Bikin Riuh Komisi I DPR, Salah Sebut Pemerintahan Jokowi-Gibran

Wamenhan Bikin Riuh Komisi I DPR, Salah Sebut Pemerintahan Jokowi-Gibran.

berita video