Kembangkan ekonomi syariah, pemerintah deklarasikan KNKS di Surabaya
KNKS dirancang sebagai wadah koordinasi antar lembaga yang akan merumuskan berbagai rekomendasi kebijakan kepada otoritas terkait, dan tidak akan memiliki fungsi yang tumpang tindih dengan otoritas yang telah berfungsi pada saat ini.
Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dideklarasikan secara nasional oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo beserta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution. Deklarasi dilakukan saat pembukaan Indonesia Shari'a Economic Festival (ISEF) 2016 di Surabaya, Kamis malam (27/10).
"Saya optimis dengan adanya KNKS maka para regulator akan semakin terkoordinir untuk pengembangan ekonomi syariah, BI, OJK, Kementerian. Sinergitas juga akan lebih mudah dan cepat untuk mewujudkan sehingga ekonomi syariah semakin kondusif, sehingga menarik lembaga keuangan syariah berinvestasi," ujar Darmin Nasution dalam sambutanya.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diklaim sebagai informasi palsu yang beredar tentang Bank Syariah Indonesia? Beredar sebuah surat berisi pengumuman diklaim berasal Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mengubah tarif transfer antarbank dari menjadi Rp150.000 per bulan.
-
Bagaimana BSI meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia? BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan literasi dan menyediakan produk-produk keuangan syariah yang dibutuhkan masyarakat melalui ekosistem keuangan yang terintegrasi. Hal ini demi meningkatkan inklusi keuangan syariah kepada masyarakat Indonesia.
-
Di mana gedung Bank Indonesia Cirebon terletak? Jika melintasi Jalan Yos Sudarso nomor 5, Kota Cirebon, Anda akan mendapati sebuah gedung bergaya romawi kuno yang masih berdiri.
-
Kapan Gedung De Javasche Bank diresmikan? Gedung De Javasche Bank ini diresmikan pada 30 Juli 1907, disusul dua kantor cabang lainnya pada 15 Januari 1908 dan 3 Februari 1908.
Perlu diketahui, pada Januari 2016, Presiden RI Joko Widodo mengamanatkan pembentukan KNKS yang memiliki tugas mempercepat pengembangan sistem keuangan syariah. KNKS diketuai oleh Presiden dan melibatkan pemerintah maupun lembaga terkait lain, seperti Bank Indonesia.
KNKS dirancang sebagai wadah koordinasi antar lembaga yang akan merumuskan berbagai rekomendasi kebijakan kepada otoritas terkait, dan tidak akan memiliki fungsi yang tumpang tindih dengan otoritas yang telah berfungsi pada saat ini.
Gubernur BI Agus Martowardojo juga menyinggung soal KNKS ini. "Besok pagi sehabis Upacara Sumpah Pemuda kita akan selenggarakan pertemuan high level Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Ada Menko Perekonomian, Bappenas, Menkeu hadir. Dalam forum itu kita diskusikan road map pengembangan ekonomi syariah ke depan," ujarnya.
Agus yang juga mantan menteri keuangan itu mengungkapkan, salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan KNKS adalah bagaimana kondisi perbankan, asuransi dan pasar modal syariah ke depan. "Dan akan disepakati bagaimana target jangka pendek, menengah, dan panjang," tegasnya.
Adapun untuk agenda ISEF, Agus menjelaskan, sudah rutin digelar setiap tahun. ISEF pertama kali dimulai sejak 2014, kemudian 2015 dan sekarang. ISEF kali ini dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu Shari’a Forum dan Shari’a Fair. Berlangsung pada 25 – 28 Oktober, Shari’a forum diadakan untuk mengangkat dan berdiskusi mengenai berbagai topik dan kajian pengembangan ekonomi syariah.
Sementara Shari’a Fair, yang berlangsung hingga 30 Oktober dan dibuka untuk umum, dirancang untuk meningkatkan minat dan pemahaman masyarakat mengenai ekonomi dan keuangan syariah.
Hal utama yang diangkat dalam Shari’a Forum diantaranya mengenai integrasi sisi komersial dan sosial dalam ekonomi syariah untuk meningkatkan stabilitas sistem keuangan. Topik tersebut diangkat untuk lebih mengoptimalisasi pengelolaan zakat dan wakaf untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
"Sementara dalam Shari’a Fair, konsep yang diangkat adalah aspek-aspek ekonomi syariah yang berpotensi untuk dikembangkan, yaitu 5F: Finance (keuangan), Fashion, Food (kuliner), Funtrepreneur (wirausaha) dan Fundutainment (pendidikan dan hiburan)," kata Agus.
Shari’a Fair menampilkan rangkaian pameran produk-produk UMKM kreatif berbasis syariah yang juga disertai dengan talkshow, workshop, hiburan dan festival kuliner berbasis syariah. Dengan penyelenggaraan Shari’a Fair, masyarakat dapat berkenalan dan bersentuhan langsung dengan produk ekonomi dan keuangan syariah.
ISEF diinisiasi Bank Indonesia dan diselenggarakan bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif, Islamic Development Bank, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Kementerian PPN-Bappenas, serta Pemprov Jawa Timur, sebagai bagian dari peran aktif dalam memperkuat ekonomi dan keuangan syariah secara nasional.
Baca juga:
Harga emas naik Rp 1.000 menjadi Rp 600.000 per gram
Rupiah dibuka melemah tipis ke posisi Rp 13.046 per USD
5 Fakta anyar rendahnya kepatuhan pajak pengusaha tambang Indonesia
5 Fakta unik saat kemudahan berbisnis RI melonjak cetak rekor dunia
Zakat dan wakaf sebagai motor pertumbuhan belum termanfaatkan
Luhut minta pengusaha tambang tak dipaksa ikut Tax Amnesty
British Virgin Island geser Hongkong sebagai investor terbesar di RI