Kemenkeu dituding boros dan cenderung manipulatif gunakan anggaran
Banyak kesalahan dalam perencanaan dan realisasi anggarannya sehingga timbul modus modus pemborosan.
Direktur Center for Budget Analiysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyebut kementerian keuangan cenderung boros dan manipulatif dalam membelanjakan anggarannya sendiri. Pengadaan barang yang tidak sesuai rencana, lebih bayar dan barang yang mubazir tak terpakai, diyakini menimbulkan potensi kerugian negara yang tidak sedikit.
Uchok menemukan fakta ini dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi keterbatasan anggaran untuk PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Kenapa KEK Singhasari penting? KEK Singhasari berkonsentrasi pada platform ekonomi digital untuk bersinergi dengan perkembangan antara bisnis pariwisata dan ekonomi digital.
"Langkah langkah yang harus diambil oleh aparat hukum seperti KPK atau Kejaksaan adalah segera memanggil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu untuk segera diperiksa secara intensif dan focus," ucap Uchok Sky Khadafi, di Jakarta, Selasa (7/6).
Uchok mengaku telah mencermati hasil pemeriksaan BPK, pada belanja barang dan belanja modal di lingkungan Sekretaris Jenderal dan Ditjen Perbendaharaan Tahun Anggaran 2013-2014 ditemukan banyak hal yang tak wajar.
Misalnya saja, ditemukan pemborosan sebesar Rp 13,22 miliar untuk sembilan pengadaan dengan nilai kontrak sebesar Rp 43,52 miliar. Kemudian kelebihan pembayaran sebesar Rp 4,88 miliar untuk enam pengadaan dengan nilai kontrak sebesar Rp 35,15 miliar. BPK juga menemukan adanya pengadaan barang tidak sesuai spesifikasi kontrak sebesar 725,75 juta untuk satu pengadaan dengan nilai kontrak sebesar Rp 5,32 miliar.
Selanjutnya juga ada potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp 466,5 juta untuk satu pengadaan dengan nilai kontrak Rp 8 miliar.
"Sayang seribu sayang, banyak kesalahan dalam perencanaan dan realisasi anggarannya sehingga timbul modus modus pemborosan dan dugaan manipulasi atas belanja barang tersebut," ujarnya.
Uchok mencontohkan, ada pengadaan barang berupa anti virus McAffe sebanyak 24.000 lisensi. Dari 24.000 lisensi ini hanya sebanyak 10.056 lisensi yang digunakan sampai 29 september 2014.
"Berarti ada sebanyak 12.715 lisensi sekitar Rp 1,97 miliar belum dimanfaatkan atau pemborosan anggaran yang susah dimaafkan. Kalau nilai satu lisensi pertahun sebesar Rp 162.000," bebernya,
Hal yang sama juga terjadi dalam pengadaan lisensi microsoft office professional plus sebanyak 1.500 lisensi. Tapi yang baru dipakai sebanyak 10 lisensi, dan belum dimanfaatkan sebanyak 1.490 lisensi.
"Atau ada pemborosan sekitar Rp 6,61 miliar yang tidak masuk akal. Kalau berdasarkan kontrak diketahui satu lisensi senilai Rp 4,43 juta," kata Uchok.
Kemudian, dalam pengadaan mesin jilid kawat untuk Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan tahun 2013 senilai Rp 1,9 miliar yang dilaksanakan oleh CV PP, diketahui terdapat 5 item barang optimal yang belum ada atau tersedia. "Dengan demikian, terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp 1,9 miliar bila belum diserahkan 5 item optimal tersebut," imbuhnya.
Terpisah, Kabiro Humas BPK, Yudi Ramdan Budiman mengakui, pihaknya telah melaksanakan audit atas belanja barang dan belanja modal di Kementerian Keuangan Tahun 2014. Menurutnya pemborosan yang dimaksud dalam laporan pemeriksaan tersebut adalah, pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini Kemenkeu) namun manfaat yang diterima tidak sesuai dengan yang direncanakan awal.
"Misalnya saja pembayaran lisensi software tahunan tidak dimanfaatkan dan adanya kemahalan harga dari penetapan HPS (harga perkiraan sendiri)," tuturnya.
Sejatinya, dalam laporan tertanggal 31 Desember 2014 lalu, BPK sendiri sudah memberikan sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Keuangan. Di antaranya merekomendasikan Menteri Keuangan untuk memerintahkan Sekjen Kemenkeu melakukan pembinaan kepada jajaran di bawahnya, termasuk menagih kelebihan bayar yang terjadi.
Baca juga:
Arahan Jokowi ke Eselon II: Kerja cepat dan jangan boros
Jokowi ke bawahan: Kalau usulkan anggaran tak usah ribuan banyaknya
Kuota belum terpenuhi, Kemenhub masih buka pendaftaran mudik gratis
Genjot konsumsi, pemerintah andalkan belanja pegawai negeri sipil
Begini cara hitung uang makan yang diterima PNS
Kabar gembira, PNS kini dapat uang makan dihitung per hari kerja
Pemerintah Jokowi-JK siapkan Rp 4,65 T beli puluhan kapal tol laut