Kementerian PANRB Susun Panduan New Normal Bagi PNS
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyusun skema panduan The New Normal bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk bekerja di masa pandemi Virus Corona. Setidaknya ada 3 skema yang sedang disiapkan.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyusun skema panduan The New Normal bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk bekerja di masa pandemi Virus Corona. Setidaknya ada 3 skema yang sedang disiapkan.
Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji mengatakan, ada tiga komponen yang telah disiapkan oleh pemerintah. Pertama, penerapan protokol kesehatan yaitu jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan.
-
Kenapa NISN penting? Nomor tersebut menjadi pembeda antara satu siswa dengan siswa lainnya di seluruh sekolah Indonesia maupun Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
-
Kenapa Kemenpan-RB memperketat tes CPNS? Azwar Anas juga memastikan tes CPNS tahun ini akan lebih ketat. Salah satunya, dengan memasang dua kamera Face Recognition. Hal itu dilakukan agar tidak ada lagi joki CPNS."Tahun ini kita perketat dengan membuat Face Recognition baik di depan saat pendaftaran maupun di dalam di depan komputer. Sehingga tidak terjadi lagi seperti di kasus kejadian kemarin ada joki yang masih bisa masuk," bebernya.
-
Di mana PNS itu ditikam? Peristiwa itu terjadi kira-kira pukul 09.28 WIT di Jalan Dekai- Sarendala, Kabupaten Yahukimo.
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
-
Kenapa PMO penting? Tujuan utama PMO adalah untuk mencapai manfaat dari standarisasi dan mengikuti proses, kebijakan, dan metode manajemen proyek.
-
Bagaimana cara Kemenpan-RB memperketat tes CPNS? Tahun ini kita perketat dengan membuat Face Recognition baik di depan saat pendaftaran maupun di dalam di depan komputer. Sehingga tidak terjadi lagi seperti di kasus kejadian kemarin ada joki yang masih bisa masuk," bebernya.
"Kemudian juga perlu penyesuaian sarana dan ruang kerja," ujar Dwi kepada merdeka.com, Jakarta, Selasa (25/5).
Komponen kedua adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi yaitu e-office (less paper/paper less), kemudian menyiapkan digital signature dan mengurangi rapat fisik atau sebagian besar rapat secara virtual.
"Komponen ketiga adalah penerapan flexible working arrangement yaitu bekerja bisa dari kantor, rumah, tempat lain" jelasnya.
Dalam hal penerapan flexible working, nantinya akan disusun mengenai PNS yang bisa dan tidak bisa bekerja dari kantor. Kemudian menyusun jenis pekerjaan yang bisa dan tidak bisa dilakukan di luar kantor. Lalu akan disusun mengenai jumlah waktu efektif bekerja.
"Manajemen kinerja diperkuat yaitu output jelas, siapa mengerjakan apa jelas, target waktu jelas. Yang tak kalah penting adalah harus diperkuat dengan IT system," paparnya.
Baca juga:
Kemenkes: New Normal Masih Wacana, Jangan Diributkan
DPR Harap Aturan New Normal Tidak Tumpang Tindih Kebijakan Lain
IDI Ingatkan Enam Hal Harus Disiapkan Pemerintah Sebelum Terapkan New Normal
IDI: New Normal Tanpa Protokol Kesehatan Bisa Buat Covid-19 Tak Terkendali
Pakar Kesehatan: Idealnya 'New Normal' Diterapkan Akhir Juni 2020
Covid-19 Belum Terkendali, Terlalu Gegabah Bersiap New Normal