Kenaikan harga BBM tak ampuh tekan konsumsi premium
INDEF: Kenaikan harga BBM tidak ada hubungannya dengan upaya mengurangi defisit neraca perdagangan.
Juni lalu, pemerintah mengambil keputusan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium dan Solar. Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi sekaligus mengurangi impor minyak yang selama ini dituding menjadi kambing hitam melebarnya defisit neraca perdagangan.
Setelah lima bulan berlalu, kebijakan ini ternyata tidak ampuh menekan defisit neraca perdagangan. Impor minyak masih tetap tinggi.
-
Bagaimana BPH Migas memastikan keamanan pasokan BBM di Sulawesi Utara? Dari pemaparan dan diskusi yang sudah berlangsung, pasokan BBM dipastikan aman dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Sulut."Saat ini sedang dilakukan pengisian BBM subsidi maupun kompensasi dari kapal pengangkut ke tangki-tangki BBM. Insya Allah stoknya aman," katanya.
-
Bagaimana cara kerja sama BPH Migas dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya dalam pengawasan BBM subsidi? Ruang lingkup PKS tersebut meliputi pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP, serta pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.
-
Kapan BBNKB dikenakan? BBNKB berlaku bila seseorang melakukan transaksi jual beli mobil bekas dan akan dikenakan biaya balik nama sehingga kendaraan tersebut memiliki nama sesuai dengan pemilik atau pembelinya.
-
Bagaimana BPH Migas mengendalikan penyaluran BBM jenis tertentu di Sulawesi Utara? Sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa dalam melakukan pengawasan atas JBT dan JBKP, BPH Migas dapat bekerja sama dengan instansi terkait dan/atau pemerintah daerah.
-
Bagaimana cara pemerintah menghemat BBM? Luhut meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat BBM mulai 17 Agustus 2024, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.
-
Kenapa BPH Migas memantau pasokan BBM di Papua Barat Daya? “Kami tentu ingin mengetahui kondisi terkini dari penyediaan dan pendistribusian BBM, khususnya untuk area Papua dan Maluku dengan ragam tantangan yang dimiliki. Hingga saat ini, kondisi stok BBM di Papua Barat Daya dalam kondisi aman,” tutur Erika saat ditemui di Fuel Terminal Sorong, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (10/07/2024).
Direktur Indef Eni Sri Hartati mengatakan, sesungguhnya kenaikan harga BBM tidak ada hubungannya dengan upaya mengurangi defisit neraca perdagangan. Jika pemerintah ngotot menyebut kenaikan harga BBM bisa menekan impor minyak, maka pemerintah dinilai salah obat.
"Hubungan kenaikan BBM cuma besaran subsidi. BBM naik itu minimal cuma beban subsidi berkurang. Apa mengurangi konsumsi ? Tidak bisa," ucap Eni ketika ditemui di Hotel Luwansa, Jakarta, Selasa (26/11).
Menurutnya, untuk mengurangi beban defisit terutama dari impor minyak, tidak ada pilihan bagi pemerintah selain mengupayakan energi terbarukan, selain minyak. Pemerintah harus bisa memaksa masyarakat beralih ke energi terbarukan.
"Mengurangi itu harus ada pasokan energi di luar BBM, konsumsi secara signifikan tidak akan berkurang," tegasnya.
Buruknya sektor transportasi juga dituding menjadi biang kerok melebarnya defisit neraca perdagangan. Masyarakat tidak punya pilihan transportasi umum sehingga menggunakan kendaraan pribadi yang membuat konsumsi BBM tinggi.
"Tidak ada transportasi di luar kendaraan pribadi. Pasokan energi alternatif itu harus dikembangkan," tutupnya.
(mdk/noe)