Kepretan Menko Rizal bidik pejabat sektor ESDM

Menteri ESDM Sudirman Said

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyebut pemerintah saat ini seperti enggan mengelola hasil bumi sendiri dan ingin cepat-cepat menjualnya ke asing. Dia mencontohkan pada kasus renegosiasi tambang yang dibuat lebih cepat dari batas jangka waktunya.

Menko Rizal mengungkapkan seharusnya renegosiasi perpanjangan kontrak, jika sesuai aturan, dapat dilakukan 2 tahun sampai 3 tahun sebelum kontrak habis. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 77 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Tapi ada menteri yang keblinger untuk mempercepat menjadi 10 tahun. Saya kecewa dengan mental pejabat tersebut," tegasnya dalam Seminar Kesiapan Bangsa dan Strategi Menghadapi Krisis Energi Nasional di Jakarta, Rabu (7/10).

Dia menambahkan, cadangan tambang Indonesia seperti mineral, emas dan lainnya masih ada sampai 30 tahun sampai 40 tahun ke depan. Seharusnya ini bisa dimanfaatkan pemerintah untuk dikelola sendiri. Tetapi, malah ada pejabat yang ingin menyerahkannya kepada perusahaan asing.

"Kesempatan mengelola emas, kebanyakan kita kasih sama asing semua. Banyak kontrak karya yang kontraknya nyaris habis dalam 5 tahun ke depan," ujarnya.

Menurut Menteri Rizal, pemerintah harus konsisten untuk tetap pada aturan yang ada. Jangan sampai oknum pejabat yang memihak pada asing ini berhasil meloloskan perpanjangan izin sebelum waktunya.

"Karena ada pejabat yang mentalnya keblinger malah ingin memproses lebih cepat. Menurut kami, mumpung masih ada cadangan makan rumuskan strategi dulu sehingga nilainya besar," tutupnya.

SKK Migas

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli kecewa terhadap SKK Migas yang mengusulkan pembangunan kilang gas alam cair (LNG) terapung di Blok Masela, Maluku. Terlebih lagi, usulan itu diterima oleh Kementerian ESDM.

"Saya betul-betul kecewa, SKK Migas gajinya udah tinggi-tinggi tapi nggak pernah berpikir independen," tegasnya dalam Seminar Kesiapan Bangsa dan Strategi Menghadapi Krisis Energi Nasional di Jakarta, Rabu (7/10).

Dia mengungkapkan, SKK Migas tak seharusnya memaksakan proyek terminal LNG terapung yang merupakan hasil kajian perusahaan Asing. Mengingat, masih ada opsi lain yang lebih murah untuk mengembangkan lapangan gas abadi, Blok Masela. Yaitu, pembangunan pipa gas.

"Kami lebih senang bangunnya di darat, pasti lebih murah dari teknologi baru, dan kedua akan ada industri turunannya, seperti petrokimia," katanya.

"Mengapa kesempatan emas itu lewat? Karena pejabatnya itu tidak betul-betul memperjuangkan kepentingan masyarakat, hitungannya asal terima jadi perusahaan asing, dan tidak mikir efek terhadap pembangunan wilayah."

PT Pertamina (Persero)

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli mengkritik rencana pembangunan gudang atau storage Bahan Bakar Minyak.

"Kami laporkan, kemarin ada rapat bersama Presiden. Lalu, Pertamina ada keinginan membangun storage supaya stok BBM naik dari 18 hari menjadi 30 hari," katanya saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR-RI, Jakarta, Rabu (9/9).

Namun, menurutnya, presiden memutuskan proyek senilai USD 2,4 miliar itu belum perlu. Pertimbangannya, impor BBM saat ini dinilai belum memberatkan kantong Pertamina.

"Kita membeli setengah juta barel minyak mentah dan setengah juta finished oil (BBM) setiap hari, ngapain kita bikin storage?" katanya.

Fasilitas penyimpanan itu, lanjut Rizal, seharusnya dibangun oleh importir minyak.

"Siapa yang jual barang ke Indonesia, mereka yang (harus) bikin storage-nya."

Selain itu, Rizal juga mempertanyakan proyek pipa transmisi BBM.

"Yang lebih urgen adalah pipa untuk gas, karena potensinya masih 60-70 tahun lagi," katanya. "City gas, dari Papua. Sehingga masyarakat bisa pakai gas kota, ramah lingkungan. Pembangunannya USD5 miliar saja."

PT PLN (Persero)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli menyentil kebijakan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menjual listrik dengan voucher atau pulsa token.

Menurut Rizal, kebijakan ini tidak adil karena masyarakat dibebani harga administrasi dalam penggunaannya. Selain itu, PLN juga terkesan memaksa masyarakat untuk beralih menggunakan listrik pulsa.

"Kami minta lakukan kajian. Agar beban masyarakat terbebaskan," kata Rizal di Jakarta, Senin (7/9).

Rizal menjelaskan, untuk pembelian pulsa token Rp 100.000, masyarakat ternyata hanya mendapatkan aliran listrik sebesar Rp 73.000. Untuk itu, pihaknya meminta Direktur Utama PLN Sofyan Basyir segera merevisi aturan tersebut.

Rizal juga meminta PLN segera mengubah kebijakan dengan membebaskan masyarakat untuk memilih listrik secara meteran ataupun pulsa.

"Provider pulsa listrik itu setengah mafia," ujarnya.

Sentilan Menko Rizal itu langsung ditanggapi bos PLN, Sofyan Basyir. Pihaknya berjanji akan memaksimalkan daya untuk masyarakat dengan memotong biaya administrasi jadi Rp 5.000. "Kami usahakan, jadi beli Rp 100.000, listriknya bisa 95.000," terang Sofyan.