Kerja Sama dengan 4 Negara, Transaksi LCS Bukukan Rp 36 T Sepanjang 2021
Transaksi LCS mencapai USD 2,53 miliar atau Rp 36,18 triliun (asumsi kurs Rp 14.300) di sepanjang tahun lalu. Angka ini meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2020 sebesar USD 797 juta.
Bank Indonesia (BI) melaporkan, nilai transaksi penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Settlement/LCS mengalami peningkatan pesat di 2021 lalu.
Transaksi LCS mencapai USD 2,53 miliar atau Rp 36,18 triliun (asumsi kurs Rp 14.300) di sepanjang tahun lalu. Angka ini meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2020 sebesar USD 797 juta.
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Apa yang dijelaskan oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengenai redenominasi rupiah? Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan, implementasi redenominasi rupiah ini masih menunggu persetujuan dan pertimbangan berbagai hal.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
"Pada 2021, transaksi LCS mencapai sekitar USD2,5 miliar. Untuk tahun ini kami menargetkan naik sebesar 10 persen," ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam acara Finance Track KTT G20 di Jakarta, Rabu (16/2).
Perry merinci, penggunaan LCS tersebut terbesar dari transaksi interbank yang mencakup 50 persen dari total transaksi tahun lalu. Kemudian, sektor perdagangan mencakup 35 persen dari total transaksi, diikuti penggunaan untuk remitansi sebesar 14 persen dan investasi secara langsung sebesar 1 persen.
Saat ini, Bank Indonesia baru memiliki kerja sama LCS dengan empat negara mitra dagang utama RI, yakni Malaysia, Thailand, Jepang, dan China.
Ke depan, bank sentral berkomitmen memperluas penggunaan LCS sebagai sarana penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi bilateral dengan negara-negara mitra dagang utama, terutama di Asia.
Sri Mulyani Dorong Penerapan LCS Ciptakan Pemerataan Pemulihan Ekonomi Dunia
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong, penggunaan mata uang lokal antar negara atau Local Currency Settlement (LCS) anggota KTT G20. Tujuannya, mengurangi ketergantungan terhadap Dolar AS untuk pemulihan ekonomi bersama di tengah ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.
"LCS dapat menciptakan jaring pengaman keuangan atau transaksi keuangan antar negara dan mengurangi risiko kerentanan, akibat guncangan ekonomi global yang menyebabkan ketidakstabilan keuangan," katanya dalam acara Finance Track KTT G20 di Jakarta, Rabu (16/2).
Menteri Sri Mulyani menyampaikan, melalui penggunaan LCS mengurangi ketergantungan yang besar terhadap mata uang Dolar AS. Sehingga, dapat menciptakan stabilitas hubungan perdagangan dan investasi yang lebih baik antara negara-negara anggota G20, termasuk Indonesia.
Penggunaan, mata uang lokal juga menyebabkan biaya transaksi yang lebih rendah. Ini karena dalam hal ini, pedagang tidak perlu mengkonversi mata uangnya ke nilai tukar Dolar AS," imbuhnya.
Oleh karena itu, pemerintah telah memasukkan pembahasan mengenai perluasan kerja sama mata uang lokal atau LCS ke dalam agenda global KTT G20.
"Karena penggunaan yang lebih luas dari penyelesaian mata uang lokal di antara negara sangat relevan dengan prioritas Presidensi G20 di jalur keuangan, yaitu exit strategy untuk mendukung pemulihan," tutupnya.
(mdk/bim)