Ketua KPK soroti pengangkatan otomatis pegawai honorer jadi PNS
"Kita tidak setuju pengangkatan otomatis dari honorer jadi PNS. Apa Anda bisa nyaman kalau anak-anak kita dididik oleh guru-guru yang kurang kompeten. Karena honorer biasanya rekrutmennya biasanya kurang baik," kata Agus.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo menyoroti pengangkatan pegawai honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara otomatis. Menurutnya, jika dilakukan secara otomatis tanpa ada seleksi maka akan menimbulkan pegawai yang tidak berkualitas.
"Kita tidak setuju pengangkatan otomatis dari honorer jadi PNS. Apa Anda bisa nyaman kalau anak-anak kita dididik oleh guru-guru yang kurang kompeten. Karena honorer biasanya rekrutmennya biasanya kurang baik," katanya di Kementerian PAN-RB, Jakarta, Jumat, (31/3).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Bagaimana PPS membentuk KPPS? Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): PPS membentuk KPPS yang bertugas dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Di mana PNS itu ditikam? Peristiwa itu terjadi kira-kira pukul 09.28 WIT di Jalan Dekai- Sarendala, Kabupaten Yahukimo.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
"KPK menyarankan pengangkatan otomatis tenaga honorer tidak dilakukan lagi," tegas Agus kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Di lain hal, Agus mengingatkan agar birokrasi di Indonesia berjalan efektif dan efisien. Selama ini, masih banyak tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Sebagai contoh, Agus menyebut untuk wilayah kelautan saat ini ada enam instansi yang terlibat. Padahal, negara lain hanya dua instansi.
"Di banyak negara yang namanya birokrat itu hanya 1 kementerian, kalau Korea ada Ministry of Personnel Management," ujarnya
Agus mengakui, tata kelola birokrasi Indonesia belum ideal. Dia menyarankan KemenPAN-RB bisa merombak birokrasi yang menyulitkan.
"Right sizing harus ada time line, kita sadar merombak organisasi tidak singkat. Perlu penyesuaian," tutupnya.
Baca juga:
Kemenpan RB gandeng KPK untuk cegah korupsi
Ini imbauan Kemenpan RB jelang penutupan sekolah ikatan dinas
27 Maret, PNS dilarang bolos
Puan minta pelayanan publik dioptimalkan, Menpan-RB punya 10 program
Cara pemerintah tingkatkan layanan publik melalui PNS