Ketum PAN sebut jika Tax Amnesty disahkan RI kebanjiran dana besar
Penting bagi partai politik di parlemen untuk duduk bersama pemerintah membahas RUU ini.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai RUU Pengampunan Pajak atau tax amnesty berpotensi mencetak penerimaan negara setidaknya hingga USD 2.000 miliar atau setara Rp 26.560 triliun. Maka dari itu, penting bagi partai politik di parlemen untuk duduk bersama pemerintah membahas RUU ini.
Dia menyayangkan, meski Pilpres masih berlangsung lama yakni 2019, namun persaingannya sudah tampak akhir-akhir ini. Bahkan, menurutnya dalam taraf yang mengganggu sistem pemerintahan.
"Sudah tampak pertarungan persaingan politik antar tokoh-tokoh dan kadang-kadang menimbulkan kegaduhan. Oleh karena itu kami mengimbau mengajak pemimpin negeri ini, para tokoh-tokoh partai politik untuk bersama-sama memberikan energi positif, baik melalui parlemen maupun langsung pertemuan-pertemuan antar pimpinan parpol," ujar Zulkifli dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II DPP PAN di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Minggu (27/3).
Zulkifli berharap Indonesia bisa segera mengatasi permasalahan perekonomian bangsa yang tengah bergejolak saat ini. Sebab, dia memastikan target APBN-P selanjutnya akan menurun. Solusinya, menurut Zulkifli, ialah undang-undang usulan pemerintah yaitu RUU Tax Amnesty yang belum disahkan di dewan perwakilan rakyat (DPR).
Zulkifli mengungkapkan, selama ini, tercatat sudah USD 2.000 miliar dana dari Indonesia lari keluar negeri. Maka dari itu, jika RUU ini disahkan, setidaknya pemerintah dapat mengembalikan dana ini kedalam negeri.
"PAN berpendapat ada satu alternatif yang memungkinkan APBN meningkat yaitu melalui Tax Amnesty. Banyak yang memperkirakan dana yang dipakai di luar itu bukan USD 100 sampai USD 150 miliar. Kira-kira dana kita yang dipakai di luar itu USD 2.000 miliar," ungkapnya.
Ketua MPR tersebut berharap agar payung hukum pemutihan pajak tersebut bisa segera disahkan oleh DPR. "Jadi luar biasa, ternyata banyak sekali orang-orang kaya," ucapnya.
Baca juga:
Pemerintah harus kenakan pajak ke sopir Grabcar dan Uber
Banyak terobosan, pemerintah masih gagal genjot kepatuhan pajak
Pemerintah nilai kepatuhan wajib pajak menyedihkan
Menkeu era SBY sebut tax amnesty bisa tingkatkan basis pajak
Ketua DPR: Tolong tax amnesty didukung agar negeri ini tak defisit
PPAD: Sopir kami bayar pajak, kenapa dianaktirikan?
Pejabat Kemensetneg: ASN, TNI-Polri harus lapor pajak pakai e-Filing
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.