KKP: 52 Paus Terdampar di Jawa Timur Disebabkan Kelainan Sensor
Menindaklanjuti fenomena tersebut, ketika KKP mendapatkan laporan pada 18 Februari 2021 lalu, sehari kemudian pihaknya langsung membentuk tim untuk berkoordinasi dengan Tim Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tb. Haeru Rahayu mengatakan, fenomena terdamparnya 52 ekor Paus Pilot Sirip Pendek di Pantai Modung, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada Kamis 18 Februari lalu secara masal disebabkan kelainan sensor.
"Saya mendapat sekilas informasi bahwa paus pilot ini memiliki ikatan sosial yang sangat tinggi sekali, sehingga kalau pimpinannya melangkah ke kanan maka pasukan lainnya ikut ke kanan meskipun salah, ini yang menarik buat kita semua," kata Tb. Haeru dalam konferensi pers Penyampaian Hasil Investigasi Kejadian Terdamparnya 52 Ekor Paus Pilot Sirip Pendek, Senin (12/4).
-
Di mana pusat pemerintahan Kerajaan Tarumanegara berada? Saat dipimpin Purnawarman, pusat pemerintahannya terletak di antara Kecamatan Tugu, Jakarta Utara dan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
-
Dimana pusat pemerintahan Kerajaan Singasari? Pusat pemerintahan Singasari saat itu berada di Tumapel.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Kapan Domba Batur resmi diakui oleh Kementerian Pertanian? Persilangan ini kemudian menghasilkan galur baru yang diakui secara resmi oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2011.
-
Apa fungsi utama Gedung Kesenian Jakarta saat ini? Saat ini, gedung tersebut masih aktif digunakan sebagai lokasi pertunjukkan seni khas nusantara maupun luar negara.
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
Menindaklanjuti fenomena tersebut, ketika KKP mendapatkan laporan pada 18 Februari 2021 lalu, sehari kemudian pihaknya langsung membentuk tim untuk berkoordinasi dengan Tim Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
Kemudian, tim dari Universitas Airlangga melakukan investigasi dan forensik dikotomi, untuk mengetahui kenapa paus tersebut bisa sampai terdampar secara massal. Selanjutnya, KKP dan pihak terkait langsung menguburkan bangkai paus-paus tersebut untuk menghindari polusi udara.
"Maka kami akan melakukan langkah-langkah konkret, berdasarkan informasi, paus ini mengalami disorientasi atau kelainan di sensornya sehingga kalau pemimpinnya salah arah diikuti oleh lainnya, sementara yang lainnya karena dehidrasi dan kelelahan sehingga mati masal," jelasnya.
Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya hal serupa KKP akan melakukan langkah-langkah yang konkret, dan dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang semua pakar terkait paus. Hal itu dilakukan agar Pemerintah tidak salah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait.
"Kita bisa melakukan satu langkah-langkah membuat kebijakan agar hal ini tidak terulang kembali, kalau misalnya terulang bisa kita tekan tingkat magnitusinya dan bisa jadikan benchmarking," ujarnya.
Tingkatkan IKLI
Dengan demikian, Tb. Haeru menegaskan ke depannya KKP bisa menekan tingkat terdamparnya paus dengan meningkatkan Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI). Karena hingga saat ini IKLI masih berada di angka 65 persen, masih di bawah standar yakni 100 persen.
"Langkah kita ke depan dengan pemantik matinya paus secara massal ini agar IKLI kita semakin meningkat dan kasus serupa tidak terjadi lagi. Harapannya informasi ini bisa ditangkap dengan gamblang dan baik oleh masyarakat kami di KKP selalu berusaha menyampaikan informasi," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com