KKP Usul Tambah Anggaran Rp8,04 Triliun di 2022
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan tambahan pagu anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp 8,043 triliun, dalam rangka melaksanakan kegiatan prioritas utama KKP untuk pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan tambahan pagu anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp 8,043 triliun, dalam rangka melaksanakan kegiatan prioritas utama KKP untuk pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan.
"Mengingat masih banyaknya peran strategis KKP dalam agenda pembangunan nasional yang belum tertampung dalam Pagu anggaran tahun 2022, serta untuk dapat melaksanakan kegiatan prioritas utamanya untuk kepentingan masyarakat dalam pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan maka KKP mengusulkan tambahan Pagu sebesar Rp 8,043 triliun," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar, dalam RDP dengan Komisi IV DPR RI, Senin (6/9).
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Bagaimana cara Irjen Kementan mengajak Petani dan ASN Kementan untuk bangkit membangun pertanian Indonesia? “Kita sedang dalam posisi dan situasi yang tidak sedang baik, iklim dan cuaca yang sedang mempengaruhi proses pertanian. Itulah yang sedang dilakukan oleh Bapak Menteri." "Beliau banyak melakukan terobosan, melakukan kegiatan yang tanpa henti. Kalau bapak Menteri speednya sudah maksimal, tentunya kita anak buahnya yang ada di Kementerian Pertanian, ASN Pertanian, punya tanggung jawab yang lebih,” kata Irjen Setyo.
-
Apa yang diusulkan oleh Kementan untuk memperkuat sektor pertanian di negara Asean? Indonesia sendiri mendorong semua negara Asean untuk meningkatkan teknologi pertanian digital, ekonomi sirkular, energi biomassa, pengurangan emisi gas rumah kaca dan pengendalian hama terpadu,
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
Dari Rp8,043 triliun akan digunakan untuk belanja operasional sebesar Rp 236,61 miliar, dan belanja non operasional sebesar Rp 7,806 triliun. Maka usulan Pagu definitif KKP tahun 2022 menjadi Rp 14,16 triliun.
Sebelumnya, Antam menjelaskan terkait rencana kerja anggaran KKP tahun 2022, berdasarkan surat bersama Menteri perencanaan pembangunan nasional dan Menteri Keuangan tanggal 23 juli 2021, KKP mendapat Pagu anggaran sebesar Rp 6,11 triliun.
"Yang terdiri dari Rp 5,93 triliun dari Rupiah murni, Rp 132 miliar dari PNBP, Rp 48,79 miliar dari BLU, dan Rp 3,4 miliar dari PHLN," ujarnya.
Berdasarkan unit kerja eselon I dan jenis belanja, dari anggaran Rp 6.115.967.397.000 tersebut akan dialokasikan untuk Dirjen tangkap sebesar Rp 768,807 Miliar, Dirjen budidaya sebesar Rp 1,14 triliun, dirjen pengawasan sumber daya kelautan sebesar Rp 917,27 miliar, Dirjen penguatan daya saing sebesar Rp 383,09 Miliar.
Kemudian, untuk pengelolaan ruang laut sebesar Rp 381 miliar, badan riset dan sumber daya Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1,35 triliun, untuk badan karantina sebesar Rp 498,36 miliar, untuk sekretaris jenderal sebesar Rp 589,97 miliar dan Itjen sebesar Rp 87,424 miliar.
Adapun rancangan anggaran KKP berdasarkan program tahun 2022 yakni untuk program pengelolaan perikanan dan kelautan sebesar Rp 2,12 triliun, program nilai tambah dan daya saing sebesar Rp 190,99 miliar.
Selanjutnya, program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp 86,22 miliar, program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp 273,07 miliar, program riset dan inovasi iptek sebesar Rp 50,75 miliar dan program dukungan manajemen Rp 3,39 triliun.
"Kami melaporkan bahwa para Eselon I di dalam rincian bahannya telah mengusulkan indikasi lokasi. Jadi lokasinya sudah jelas ke mana saja disesuaikan dengan aspirasi, yang potensial khususnya untuk kegiatan bantuan pemerintah," pungkasnya.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Akademisi Nilai Transmisi Energi Baru Terbarukan Berpotensi Gagal
Komisi XI DPR Sepakat Pagu Anggaran Kemenkeu di 2022 Sebesar Rp44 Triliun
Intip Arah Kerja Anggaran Pemerintah di 2022
Sri Mulyani Beberkan Rencana Kerja Kemenkeu di 2022
Komisi VIII Dukung 11 Pos Anggaran Tambahan Kemenag Senilai Rp11,5 T
Sri Mulyani Minta Anggaran Rp44,01 Triliun di 2022, Ini Kegunaannya