Komisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN

Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun

Korupsi Tambang Antam
Anggota Komisi VII DPR Dukung Rencana Bahlil Jadikan Indonesia Lokomotif Ekonomi ASEAN

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diharapkan dapat melanjutkan program hilirisasi.

Bahlil Lahadalia
Marak Kasus Polisi Tembak Warga, DPR Anggap Anggota Polri Masih Perlu Dipersenjatai

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai anggota Polri masih perlu dipersenjatai dengan senjata api

perampasan senjata polisi
Marak Kasus Polisi Tembak Warga, DPR Anggap Anggota Polri Masih Perlu Dipersenjatai

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai anggota Polri masih perlu dipersenjatai dengan senjata api

perampasan senjata polisi
Komisi III DPR Terima 469 Laporan Masyarakat di Tahun 2024, Lembaga Peradilan Paling Banyak Diadukan

Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya paling banyak dilaporkan ke Komisi III dengan jumlah mencapai 149 aduan.

DPR
Cak Imin Tolak Penambahan Komisi di DPR: Urgensinya Apa?

Penambahan komisi di DPR disebut-sebut untuk menyesuaikan dengan jumlah kementerian di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

cak imin
DPR Bakal Panggil Direksi Perum Bulog soal Dugaan Mark Up Impor Beras

Dugaan mark up impor beras ini ditaksir menyebabkan kerugian negara hingga Rp8,5 triliun.

Beras Bulog
DPR Sebut Anggaran Kementerian Pertahanan Capai Rp155 Triliun

Rapat untuk pagu anggaran indikatif Kemenhan dilaksanakan secara tertutup karena menyangkut pembahasan alutsista dan pertahanan.

berita populer
Komisi III DPR Bakal Tindaklanjuti Usulan Polisi Tak Lagi Pakai Senjata Api

Komisi III DPR akan membahas dalam rapat lanjutan terkait usulan perlu tidaknya polisi memengang senjata api ke depan.

Polisi
Rapat Kerja Anggaran Bersama DPR, Kemenhan: Kebutuhan Anggaran Keamanan dan TNI Tahun 2025 Sebesar Rp353,525 Triliun

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari dan diikuti beberapa anggota Komisi I lainnya.

Kemenhan RI
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung

Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.

Kasus Korupsi Timah
Baleg DPR: UU Telah Disahkan, Prabowo Bebas Tambah Kementerian

Adapun dalam RUU Kementerian Negara, jumlah menteri tidak lagi dibatasi di angka 34, melainkan menjadi tidak ada batasan sama sekali.

kabinet Prabowo-Gibran
Puan Sebut Wacana Penambahan Komisi di DPR Sedang Dimatangkan

Bertambahnya komisi tersebut imbas rencana penambahan jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Puan Maharani