KPPOD Sebut UU Cipta Kerja Jadi Jawaban atas Reformasi Struktural
Peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Nurcahyadi Suparman, menyebut kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi jawaban atas keinginan pemerintah dalam melakukan reformasi struktural.
Peneliti Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Nurcahyadi Suparman, menyebut kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi jawaban atas keinginan pemerintah dalam melakukan reformasi struktural.
"Reformasi kebijakan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dengan hadirnya omnibus law jadi sebuah jawaban kebutuhan reformasi struktural," kata dia dalam diskusi bertajuk Aksi Menuju Pembangunan Berkelanjutan Dalam Masa Pandemi Covid-19, Kamis (26/11).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Jenis demokrasi apa yang diterapkan di Indonesia setelah reformasi? Demokrasi pada masa reformasi di Indonesia menunjukkan beberapa karakteristik yang penting.
-
Bagaimana cara kerja demokrasi di Indonesia? Ideologi Demokrasi Macam ideologi di dunia berikutnya adalah ideologi demokrasi. Ideologi inilah yang dianut pemerintah Indonesia sebagai sistem pemerintahannya. Demokrasi terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan.Jadi bisa disimpulkan bahwa demokrasi adalah kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Suara rakyat akan diwakili oleh dewan yang diberi nama dewan perwakilan rakyat.Selain itu, dalam proses berjalannya suatu negara maka akan diadakan pemilihan umum yang berfungsi untuk memilih legislatif (Perwakilan rakyat) dan eksekutif (pemerintah) yang akan saling bersinergi dalam membangun negara.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa saja contoh kerja sama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Malaysia? Dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi, Malaysia merupakan partner perdagangan terbesar kedua Indonesia, dengan jumlah investasi ke-5 di tahun 2022 di ASEAN.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
Dia menambahkan, implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang Cipta kerja ini juga akan berimplikasi kepada perubahan kewenangan pemerintah. Utamanya dalam otonomi daerah dan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau (Sustainable Development Goals/SDGs) di Tanah Air.
Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani menyebut kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja menjadi bukti nyata bahwa pemerintah ingin melakukan reformasi secara struktural. Apalagi banyak regulasi mengenai yang selama ini tumpang tindih antara pemerintah dan daerah.
"Kenapa ini kita lakukan karena reformasi struktur yang memang harus kita lakukan dari dulu," kata dia dalam diskusi virtual di Jakarta, Kamis (8/10).
Dia menyebut selama ini kendala utama pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah regulasi yang terlalu banyak, tumpang tindih, dan sebagian bertentangan. "Karena kalau kita lihat ini lah regulasi yang begitu banyak dari pemerintah pusat 8.848 dari Peraturan Menteri ada 14.815 sampai peraturan daerah 15.966," katanya.
Dengan begitu banyak peraturan yang berhubungan dengan investasi dan dunia usaha tentu itu akan menjadi suatu hal yang sangat-sangat pengusaha menghilangkan daya saing. Serta menghilangkan banyak hal yang bersifat terukur dan terstruktur.
"Karena kita di dunia usahakan maunya semua itu sudah jelas dari awalnya. Sehingga semua yang kita lakukan itu lebih terukur dan tepat sasaran. Inilah salah satunya kenapa yang berhubungan dengan undang-undang Cipta kerja," jelas dia.
Baca juga:
Pemerintah Tegaskan UU Cipta Kerja Tak Gantikan UU Penataan Ruang
Pemerintah Sosialisasi Aturan Turunan UU Cipta Kerja di Palembang
Menaker Ida: Penetapan UMP 2022 akan Ikuti Pedoman UU Cipta Kerja
CEK FAKTA: Hoaks Kabar Presiden Jokowi Batalkan UU Cipta Kerja
Ada UU Cipta Kerja, Menteri Teten Ungkap UMKM Bisa Ambil Kredit Bank Tanpa Agunan
Draf Aturan Turunan UU Cipta Kerja Selesai Disusun, Bisa Dilihat di Portal Resmi