Kritik Program Bagi-Bagi Rice Cooker Gratis: Yang Krisis Beras, Listrik Mahal

Kritik Program Bagi-Bagi Rice Cooker Gratis

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan membagikan penanak nasi elektronik atau rice cooker secara gratis tahun ini.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan energi bersih yang sekaligus mengurangi impor gas LPG di tingkat masyarakat.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri (ESDM) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga.

Menanggapi itu, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai kebijakan tersebut sangat kurang tepat dengan realitas yang dihadapi masyarakat. 

Krisis beras yang melanda menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebijakan yang diambil dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Dia menjelaskan sebagai negara agraris, Indonesia seharusnya mampu memastikan ketersediaan beras bagi seluruh rakyatnya.

Kenaikan harga beras dan kelangkaan stok menunjukkan adanya kegagalan dalam manajemen pasokan dan distribusi.

Menurutnya dalam mengambil kebijakan, pemerintah harus selalu mempertimbangkan dampak langsungnya terhadap rakyat. 

Sesuatu yang tampak sebagai solusi inovatif dalam satu aspek, bisa jadi tidak relevan atau bahkan kontraproduktif dalam konteks lain. 

"Sebagai ekonom, saya percaya bahwa kebijakan yang efektif adalah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya pada angka-angka statistik atau tren global," kata Achmad dalam keterangannya, Rabu (11/10). 

Kebijakan pemerintah untuk membagikan rice cooker dengan tujuan optimalisasi penggunaan listrik memang memiliki dampak ganda. Di satu sisi, program ini dapat meningkatkan konsumsi listrik di sektor rumah tangga.

Di sisi lain, ini dapat memberikan beban tambahan bagi masyarakat. 

Terutama bagi mereka yang berada di kelompok ekonomi menengah ke bawah. Mengingat biaya listrik yang mungkin meningkat akibat penggunaan alat tersebut.

Dalam konteks ini, pertimbangan untuk memberikan subsidi listrik bagi penerima rice cooker menjadi relevan.

Ia menyebut ada beberapa alasan kebijakan subsidi mungkin perlu dipertimbangkan. 

Sebelum Bagi-Bagi Rice Cooker, Pemerintah Perlu Pertimbangkan 5 Hal Ini

Kedua, mengingat keterbatasan sumber daya, pemerintah perlu mempertimbangkan apakah lebih baik mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan efektivitas program konversi motor listrik atau meluncurkan program baru.

Achmad bilang, jika program konversi motor listrik ditingkatkan dan berhasil mencapai targetnya, ini mungkin memiliki dampak yang lebih besar pada pengurangan emisi dan penggunaan energi bersih daripada program bagi-bagi rice cooker.

Ketiga, salah satu tantangan utama dari program konversi motor listrik yakni penerimaan masyarakat. Jika masyarakat belum sepenuhnya menerima program konversi motor listrik, maka ada kemungkinan mereka juga akan skeptis terhadap program bagi-bagi rice cooker.

Terutama jika mereka merasa kebutuhan utama mereka seperti stok beras dan harga beras yang murah belum terpenuhi. 

Keempat, ia menyebut ada risiko jika program baru ini diluncurkan sementara program sebelumnya belum mencapai target.

Keduanya mungkin tidak mencapai hasil yang diharapkan.

"Ini bisa berdampak pada kepercayaan publik terhadap inisiatif pemerintah dan juga pada efektivitas kebijakan energi bersih secara keseluruhan," tuturnya. 

Kelima, sebelum meluncurkan program baru, Achmad menyatakan penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi kebutuhan sebenarnya dari masyarakat.

"Jika masyarakat merasa bahwa kebutuhan utamanya adalah stok beras dan harga beras yang murah, mungkin lebih tepat untuk fokus pada pemenuhan kebutuhan tersebut daripada meluncurkan program bagi-bagi rice cooker," tutup Achmad. 

merdeka.com