Kurangi jumlah PNS hingga 1 juta, pemerintah tawarkan pensiun dini
Pemerintah menargetkan penurunan belanja pegawai secara nasional dari 33,8 persen menjadi 28 persen.
Pemerintahan Jokowi-JK berencana melakukan rasionalisasi atau mengurangi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Tanah Air. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi anggaran belanja pegawai. saat ini ada sekitar 244 kabupaten/kota yang komposisi belanja aparatur pada APBD-nya di atas 50 persen. Hal tersebut merupakan fenomena pemerintahan yang kurang rasional, harusnya sebagian besar APBD dialokasikan untuk belanja publik.
Dengan kebijakan rasionalisasi, pemerintah menargetkan penurunan belanja pegawai secara nasional dari 33,8 persen menjadi 28 persen dari total APBN/APBD selama rentang 2015-2019.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
-
Di mana PNS itu ditikam? Peristiwa itu terjadi kira-kira pukul 09.28 WIT di Jalan Dekai- Sarendala, Kabupaten Yahukimo.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana untuk memberantas KKN di Indonesia? Maka, pidato saya begitu terpilih, saya kumpulkan ASN saya, bapak ibu, mulai hari ini tidak ada korupsi, mulai hari ini tidak ada gratifikasi. Mulai hari ini tidak ada jual beli jabatan. Mulai hari ini tidak ada sogok sogokan,” jelas dia.
"Dengan target menurunkan sekira 5 persen belanja pegawai, baik pusat maupun daerah, diproyeksikan jumlah pegawai yang akan dirasionalisasi sekitar satu juta orang sampai tahun 2019," tegas ucap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi seperti dikutip dari situs kementerian di Jakarta, Jumat (18/3).
Deputi bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, secara teknis pihakya akan mengeluarkan aturan agar pemerintah daerah memetakan SDM di masing-masing daerahnya. Pemetaan itu mulai dari sisi jumlah maupun jabatan untuk mengetahui kebutuhan SDM yang diperlukan. Pemda juga akan diminta untuk melakukan pemetaan kompetensi dan kinerja SDM daerahnya sebagai bahan untuk mengetahui posisi dari masing-masing SDM.
Dalam penataan PNS, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, bagi aparatur yang qualified dan kompeten agar dipertahankan dan dikembangkan. Kedua, bagi aparatur yang tidak qualified tetapi kompeten agar didorong untuk mengikuti pendidikan formal atau dimutasi/diredistribusi.
Ketiga, bagi aparatur yang qualified tetapi tidak kompeten diharapkan untuk diikutsertakan diklat teknis atau dimutasikan sesuai dengan kompetensinya. Sedangkan keempat, yakni bagi aparatur yang berada dikuadran IV atau tidak qualified dan tidak kompeten diberikan tawaran untuk mengambil pensiun dini.
"Agar benar-benar tepat sasaran, rencana kebijakan rasionalisasi pegawai ini terus kami kaji dan dalami. Semua ini ada tahapannya dan akan dilakukan verifikasi," katanya.
Setiawan membandingkan China yang telah berhasil menurunkan jumlah pegawai sekitar 30 persen dari tahun 1997 sampai 2000. Penurunan ini dimulai dengan penataan kelembagaan, yakni pengurangan sekitar 30 persen lembaga di tingkat pusat dan 20 persen lembaga di tingkat provinsi.
"China berhasil mengurangi 47 persen jumlah pegawai negerinya, dari sekitar 8 juta menjadi 4 juta pada tahun 2000," tutupnya.
Baca juga:
Rasionalisasi PNS, belanja pegawai bakal turun 5 persen dalam APBN
Pemerintah Jokowi bakal kurangi 1 juta PNS hingga 2019
Masalah payung hukum jadi alasan tenaga honorer K2 belum diangkat
Belanja pegawai di atas 50 persen, daerah ini tak boleh tambah PNS
PNS di 102 Pemda belum terlindungi asuransi kecelakaan dan kematian