Lahan kian sempit, Indonesia butuh regulasi pertanahan
Lahan kian sempit, Indonesia butuh regulasi pertanahan. Kebutuhan pemerintah akan tanah untuk kepentingan publik, seperti infrastruktur dan perumahan murah, terus meningkat. Menteri Sofyan menjadikan Vietnam sebagai contoh negara berhasil mendapat manfaat dari pengaturan tanah.
Ketersediaan lahan di Indonesia kian terbatas. Ini berbanding terbalik dengan kebutuhan pemerintah akan tanah untuk kepentingan publik, seperti infrastruktur dan perumahan murah, terus meningkat.
Atas dasar itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil menilai kehadiran regulasi pertanahan sangat diperlukan.
"Di Indonesia, di mana tanah sudah semakin sempit, pengaturan pertanahan seharusnya menjadi prioritas," katanya saat rapat pimpinan nasional Kadin Indonesia, Jakarta, Selasa (11/4).
Sebenarnya, Indonesia memiliki Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), namun tak spesifik mengatur soal pertanahan. Makanya, beleid yang terbit pada 1960 tersebut mengamanatkan pembuatan UU pertanahan.
"UU pokok itu harusnya ada cabangnya. UU pertanahan yang menjadi amanat UUPA tak kunjung dikeluarkan, sehingga pengaturan tanah dilakukan secara adhoc," katanya. "Akibatnya tanah menjadi tak terkontrol."
Menteri Sofyan menjadikan Vietnam sebagai contoh negara berhasil mendapat manfaat dari pengaturan tanah. Di Negeri Paman Ho, warga hanya boleh memiliki tanah dengan luas maksimum 600 meter persegi.
Dengan begitu, pemerintahnya bisa mengalokasikan tanah untuk kepentingan lebih besar. "Samsung dapat tanah di Vietnam sekitar 3.000 hektar dan gratis," katanya. "Sehingga Samsung bisa ekspor produknya dari Vietnam senilai USD 8 miliar."
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Siapa yang menginstruksikan pembangunan infrastruktur pasca gempa di Sulbar? Jokowi menekankan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca gempa ini merupakan perintah langsung darinya."Saya lihat tadi Alhamdulillah (bangunan) sudah selesai. Hanya kurang gedung DPRD dan satu masjid," kata Jokowi saat peresmian sebagaimana disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (23/4).
-
Gimana konstruksi jembatan Panyindangan dibangun? Melansir dari laman Pemkab Sumedang, jembatan ini menggunakan teknologi “judesa” untuk memperkokoh strukturnya. Judesa memiliki desain khas berupa sistem lantai, batang yang menggantung serta kabel baja sebagai pengikatnya.
-
Siapa yang berperan dalam peluncuran bahan bakar ramah lingkungan ini? “Inovasi ini juga sebagai peran aktif Indonesia dalam Dewan International Maritime Organization (IMO) yang berperan aktif dalam perlindungan lingkungan maritim,” ungkap Edy dikutip dari Cilacap.go.id.
-
Dimana Gubernur Andi Sudirman meninjau pembangunan jembatan? Gubernur melihat langsung pembangunan jembatan yang sedang tahap penggalian pondasi.
-
Dimana lokasi pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di IKN? Tim terpadu fokus mempercepat pembebasan lahan warga terdampak pembangunan infrastruktur pengendalian banjir di Kelurahan Sepaku, lanjut Alimuddin, serta lahan milik warga masuk areal pembangunan jalan bebas hambatan atau tol seksi 6A dan 6B di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku.
Baca juga:
Pemerintah Jokowi batalkan kenakan pajak tanah menganggur
Menteri Sofyan isyaratkan beleid bank tanah terbit Juli 2017
Empat Menteri Jokowi kompak kunjungan kerja ke Medan
4 Keuntungan Jokowi hapus subsidi BBM buat ekonomi RI kuat
Polri dan Kementerian Agraria bentuk tim berantas mafia tanah
Mafia tanah bermain hingga ke level penegak hukum
Temui Menteri Agraria, Ahok bahas tanah di Kemayoran buat Rusunawa