Laporan Keuangan Pemerintah dapat WTP dari 2016-2022, Sri Mulyani: Ini Bukan Prestasi
Pada tahun 2004-2008 LKPP mendapat predikat opini tidak memberikan pendapat (TMP). Kemudian LKPP tahun 2009-2005, BPK memberikan opini Wajar Dengan pengecualian (WDP).
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2022 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) usai di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lewat akun media sosialnya.
"Alhamdulillah... Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 telah selesai melalui proses audit dan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari @bpkriofficial," kata Sri Mulyani dikutip dari akun instagramnya, @smindrawati, Jakarta Jumat (30/6).
-
Kenapa KWT Srikandi dibentuk? Mengatasi Masalah Kenaikan Harga Pangan KWT Srikandi dibentuk pada awal tahun 2023 lalu. Saat itu, peruntukannya adalah membantu mengatasi kenaikan harga pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
-
Kapan Wibowo Wirjodiprodjo meninggal? Di akhir hidupnya, Ari dan Ira Wibowo menceritakan bahwa sang ayah pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit, dan dikelilingi oleh keluarga tercinta.
-
Di mana Sri Mulyani dilahirkan? Sri Mulyani lahir di Tanjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962.
-
Kenapa Siti Purwanti meninggal? Diketahui bahwa mendiang Siti Purwanti telah lama menderita penyakit jantung dan gagal ginjal.
-
Bagaimana Sri Isyana Tunggawijaya memerintah? Sri Isyana Tunggawijaya adalah raja perempuan Kerajaan Medang periode Jawa Timur yang memerintah berdampingan bersama dengan suaminya yang bernama Sri Lokapala.
Sebagai informasi, opini WTP merupakan pencapaian opini audit terbaik dalam laporan keuangan.Pada tahun 2004-2008 LKPP mendapat predikat opini tidak memberikan pendapat (TMP). Kemudian LKPP tahun 2009-2005, BPK memberikan opini Wajar Dengan pengecualian (WDP).
Barulah di tahun 2016-2022 LKPP pemerintah berpredikat WTP. Sri Mulyani menyebut predikat WTP ini menjadi yang ke-7 kalinya diterima pemerintah sejak tahun 2016.
Dia menegaskan, predikat WTP ini bukanlah sebuah prestasi melainkan kewajiban pemerintah mempertanggungjawabkan setiap rupiah milik negara kepada publik.
"Namun, sesuai dengan pesan Presiden @jokowi pagi ini, WTP bukanlah prestasi. WTP ini adalah sebuah kewajiban dalam penggunaan APBN #Uangkita dengan penuh tanggung jawab..!," kata dia.
Sri Mulyani menambahkan, Opini WTP pada LKPP 2022 menunjukkan pemerintah terbukti efektif dan optimal dalam merespon berbagai dampak pandemi Covid-19 dan risiko ketidakpastian global.
"Opini WTP atas LKPP 2020-2022 bukti komitmen Pemerintah tetap konsisten dalam mengelola APBN secara transparan dan akuntabel di masa pandemi," katanya.
Bukan Tujuan Akhir
Predikat WTP bukanlah tujuan akhir pemerintah. Terpenting uang APBN harus dikelola untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan ekonomi. Setiap rupiah harus menghasilkan output dan outcome yang berkualitas dan tepat sasaran.
Hal ini sejalan dengan pesan dari Presiden Jokowi yakni setiap Rupiah uang rakyat harus dirasakan sepenuhnya oleh rakyat. “Untuk itu kita harus terus meningkatkan kualitas belanja -ini dibawa sejak perencanaan belanja hingga proses evaluasi yang terus berkelanjutan,” katanya.
Dia pun mengajak semua pihak untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan pengelolaan keuangan negara. Agar tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat tercapai.
"Saya ucapkan terima kasih kepada @bpkriofficial yang terus memberikan masukan, dukungan, dan turut menjaga APBN #UangKita bersama. Mari terus jaga dan tingkatkan pengelolaannya, untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia!!," pungkasnya.