Larangan Ekspor Bauksit Mentah Bisa Tambah Pendapatan Negara Rp62 Triliun
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radhi mengungkapkan, dalam jangka panjang seiring dengan meningkatnya nilai tambah, ekspor hasil hilirisasi dan produk turunan bauksit akan meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp 62 triliun per tahun.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melarang ekspor bauksit per Juni 2023. Kebijakan ini diambil untuk mendorong hilirisasi bauksit dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah. Sehingga Indonesia hanya akan mengekspor produk jadi dari bauksit.
Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radhi mengungkapkan, dalam jangka panjang seiring dengan meningkatnya nilai tambah, ekspor hasil hilirisasi dan produk turunan bauksit akan meningkatkan pendapatan negara sekitar Rp62 triliun per tahun.
-
Di mana cecak diburu untuk ekspor? Mereka bisa ditangkap untuk dijadikan hewan peliharaan atau konsumsi, kata Dr Satyawan Pudyatmoko, direktur jenderal konservasi sumber daya alam dan ekosistem di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
-
Kapan Hari Brimob diperingati? Bangsa Indonesia memperingati Hari Brimob setiap tanggal 14 November.
-
Dari mana ekspor sejumlah komoditas pertanian dilepas? Jelang dua hari peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78, Wakil Presiden (Wapres) Ma’aruf Amin, melepas ekspor sejumlah komoditas pertanian senilai 2,294 Triliun dari Pelabuhan Tanjung Priok ke 37 Negara.
-
Bagaimana proses ekspor telur ke Singapura? Ekpor ini berjalan melalui proses audit dan penilaian yang dilakukan oleh Singapura Food Agency (SFA), hingga pada 5 April 2023 SFA menyetujui Indonesia untuk melakukan ekspor telur konsumsi ke Singapura.
-
Ke mana tembakau dari Jember diekspor? Tembakau-tembakau dari Jember serta beberapa daerah lain di Hindia Belanda diekspor ke luar negeri.
-
Kenapa ekspor telur ke Singapura bisa menjadi bukti keberhasilan Indonesia di pasar dunia? Singapura menjadi salah satu negara dengan standar mutu dan keamanan pangan yang tinggi, sehingga ekspor ini menjadi salah satu keberhasilan Indonesia di pasar dunia.
Meski demikian, dalam jangka waktu pendek, larangan ekspor bauksit itu akan menurunkan pendapatan ekspor hingga mencapai sebesar Rp21 triliun per tahun.
"Memang tidak mudah untuk memperoleh tambahan pendapatan sebesar itu melalui larangan ekspor bauksit. Masih ada berbagai tantangan dan penentangan," ujar Fahmi, Sabtu (24/12).
Dia menjelaskan, salah satu tantangan itu adalah kapasitas smelter masih sangat terbatas untuk hilirisasi seluruh hasil bijih bauksit. Namun larangan ekspor akan memaksa pengusaha bauksit untuk membangun smelter, baik dilakukan oleh setiap perusahaan, maupun oleh konsorsium perusahaan dan joint venture dengan investor smelter.
"Untuk itu pemerintah harus memberikan fiscal insentif berupa tax holiday, tax allowances, dan bebas pajak impor untuk peralatan smelter," terang dia.
WTO Menentang
Menurutnya, walaupun WTO menantang akan larangan ekspor tersebut, namun proses persidangan gugatan WTO sampai keputusan final butuh waktu sekitar 4 tahun.
Selama 4 tahun larangan ekspor bauksit harus tetap dilakukan sehingga menghasilkan ecosystem industry bauksit dari bijih bauksit dan produk hilirisasi hingga produk turunan berupa alumina sebagai bahan baku industri mesin dan semi conductor.
"Produk turunan ini akan memberikan nilai tambah lebih besar ketimbang ekspor bijih bauksit. Maka perlu maju tak gentar meningkatan pendapatan negara," tambahnya.
(mdk/idr)