Larangan rapat pemerintah di hotel tak dicabut, cuma dilonggarkan
Kementerian PAN-RB akan mendetailkan apa yang diperbolehkan dan yang dilarang.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) melonggarkan larangan soal rapat di hotel bagi instansi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemen PAN-RB Mirawati Sudjono membantah jika disebut pihaknya mencabut aturan itu. Dia menjelaskan, larangan rapat di hotel tidak dibatalkan, hanya dimodifikasi. Akan ada kriteria khusus soal kegiatan instansi pemerintahan di hotel.
-
Kapan Siantar Hotel diresmikan? Mengutip dari beberapa sumber, Siantar Hotel dulunya diresmikan pada 1 Februari 1915.
-
Kapan arek-arek Suroboyo merobek bendera Belanda di Hotel Majapahit? Tempat Bersejarah Atap bangunan hotel jadi saksi perjuangan arek-arek Suroboyo merobek bendera Belanda Merah Putih Biru menjadi Merah Putih pada 19 September 1945.
-
Kapan Hotel Cheribon didirikan? Tidak banyak sumber yang menjelaskan tentang hotel ini. Namun dari sejumlah catatan sejarah, bangunan ini didirikan pada awal 1900-an, di mana tata kota di sana sudah beranjak modern dari yang sebelumnya hanya memiliki arsitektur bergaya keraton.
-
Siapa yang merancang Hotel Indonesia? Bangunan Hotel Indonesia dirancang oleh arsitek Abel Sorensen, dan istrinya Wendy asal Amerika Serikat.
-
Kapan Hotel Du Pavillon diresmikan? Peresmian hotel baru Du Pavillon itu diwarnai dengan pertunjukkan sebuah grup opera dari Italia dan dihadiri para pejabat tinggi pemerintah kolonial Hindia Belanda.
-
Kapan Hotel Kalitaman dibangun? Bangunan itu dibangun pada tahun 1837 untuk menyambut kedatangan Pangeran Williem Frederik Henderik, putra raja Williem II.
"Enggak dicabut, tapi didetailkan, yang dilarang seperti apa, yang dibolehkan seperti apa. Ini sedang digodok. Karena orang terjemahkan macam-macam," ujar Mirawati saat ditemui di kantornya, kemarin.
Pihaknya akan merampungkan petunjuk pelaksanaan aturan tersebut. "Belum, tapi sedang dibikin petunjuk teknisnya dan akan lebih detail lagi," katanya.
Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mendadak mengeluarkan pernyataan yang berbeda 180 derajat dari pernyataannya di awal-awal menjadi menteri. Dulu dia melarang keras institusi pemerintahan menggelar acara baik rapat maupun seminar di hotel. Namun kini justru sebaliknya.
"Jika kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah itu berupa seminar, simposium, penyuluhan atau sosialisasi kebijakan boleh lakukan di hotel," kata Yuddy akhir pekan lalu.
Yuddy tidak mempermasalahkan itu selama kegiatan di hotel dikelola pemerintah dan pihak ketiga. Walau memperbolehkan menggelar kegiatan di hotel, Yuddy tetap meminta institusi pemerintah untuk berhemat.
Caranya, mengajak peran pihak ketiga untuk acara yang mendatangkan keuntungan besar bagi negara. Semisal seminar yang dihadiri investor. Tidak tanggung-tanggung, Yuddy memberikan lampu hijau sekalipun acara itu digelar selama sepekan penuh.
"Bila perlu kegiatan itu dilakukan satu minggu di hotel dengan menggunakan uang yang banyak dari pihak ketiga, tetapi asalkan pemerintah mampu menggunakan uang seefisien mungkin," katanya.
(mdk/noe)