Lindungi konsumen, OJK minta perusahaan fintech lebih transparan
Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso meminta kepada perusahaan penyedia platform peer to peer lending (P2P) untuk lebih transparan dalam memfasilitasi transaksi. Hal ini guna mendukung pemantauan industri jasa keuangan dalam negeri.
Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso meminta kepada perusahaan fintech peer to peer lending (P2P) untuk lebih transparan dalam memfasilitasi transaksi. Hal ini guna mendukung pemantauan industri jasa keuangan dalam negeri.
"Kita hanya mensyaratkan semua perusahaan peer to peer lending harus transparan dalam rangka perlindungan masyarakat," ungkapnya di Ritz Carlton, Jakarta, Kamis (25/1).
-
Kenapa OJK meluncurkan roadmap Fintech P2P lending? Peluncuran roadmap ini merupakan upaya OJK untuk mewujudkan industri fintech peer to peer (P2P) lending yang sehat, berintegritas, dan berorientasi pada inklusi keuangan dan pelindungan konsumen serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk memperluas akses keuangan? Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh pemangku kepentingan terus meningkatkan sinergi dan kolaborasi memperluas akses keuangan di seluruh wilayah Indonesia dalam mendukung Pemerintah mencapai target Inklusi Keuangan sebesar 90 persen pada 2024.
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Bagaimana OJK mendorong penguatan governansi di sektor jasa keuangan? OJK telah meminta agar Industri Jasa Keuangan terus memperkuat governansi antara lain dengan penerapan manajemen risiko dan manajemen anti-fraud serta penyuapan.
-
Kenapa OJK mengupayakan perluasan akses keuangan di Jawa Tengah? Otoritas Jasa Keuangan bersama seluruh pemangku kepentingan terus memperluas akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
Menurut Mantan Komisaris Utama Bank Mandiri ini, transaksi P2P yang terjadi secara daring memiliki risikonya sendiri. Risiko itu perlu diketahui dan diwaspadai masyarakat sebelum menggunakan layanan tersebut.
"Kan sudah lewat internet, yang mau ngasih pinjaman dan yang meminjam itu fisiknya tidak ketemu. Due diligence berdasarkan informasi internet, tidak mungkin dengan cara harus ada verifikasi lokasi seperti kredit biasa. Sehingga risiko cukup besar," kata dia.
Karena itu, hal yang menurut Wimboh penting untuk dilakukan dan menjadi perhatian OJK adalah edukasi dan literasi kepada masyarakat terkait layanan jasa keuangan berbentuk P2P. Diharapkan, masyarakat mempunyai informasi dan pengetahuan yang baik sebelum membuat keputusan terkait model layanan jasa keuangan yang dia ambil.
"Kalau dia tau ada risiko dan tetap melakukan artinya dia sudah paham. Tidak merasa dibohongi. Supaya masyarakat tau peminjam tau sehingga peer to peer platform harus transparan," tandasnya.
Baca juga:
OJK ungkap pembiayaan fintech capai Rp 2,6 triliun dengan 259.635 debitur
Ini rencana kerja strategis OJK di 2018, salah satunya pembiayaan infrastruktur
Presiden Jokowi akui ekonomi RI belum bisa lari cepat meski sehat
Bos OJK diangkat sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah hingga 2020
OJK soal selasar BEI roboh: Proses transaksi berjalan normal, tak ada gangguan