LPPI Soal Lembaga Pengelola Investasi: Dana di Dalam Negeri Tak Cukup
Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Mirza Adityaswara mengungkapkan, alasan pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Funds (SWF) di Indonesia. Salah satunya karena dana yang ada tidak cukup untuk membiayai seluruh infrastruktur yang ada di Tanah Air.
Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Mirza Adityaswara mengungkapkan, alasan pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Funds (SWF) di Indonesia. Salah satunya karena dana yang ada tidak cukup untuk membiayai seluruh infrastruktur yang ada di Tanah Air.
"Indonesia dana dalam negeri kurang. Kita lihat perbankan di Indonesia itu dananya hanya sekitar 35 persen dari ekonomi Indonesia," kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (25/2).
-
Siapa yang mendorong penerapan skema investasi 'family office' di Indonesia? Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan kepala lembaga negara untuk membahas potensi skema investasi 'family office' dalam rapat internal di Istana Negara Jakarta, Senin (1/7) lalu.
-
Bagaimana cara Indonesia menarik investasi 'family office'? Dia harus datang kemari (Indonesia). Misalnya, dia taruh duitnya 10 atau 30 juta dolar AS, dia harus investasi berapa juta, dan kemudian dia juga harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office tadi. Jadi, itu nanti yang kita pajakin.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana Cak Imin membandingkan pelayanan investasi di Indonesia dengan Cina? Menurut Cak Imin, pelayanan terhadap investasi di Indonesia masih jauh dari Cina. Kata ketua umum PKB ini, di Cina telah memberikan pelayanan yang memadai."Pelayanan yang diberikan kepada investasi jauh dari Tiongkok misalnya. Mereka betul-betul pelayanan yang memadai," ujarnya.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Kenapa BSI fokus untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan ekonomi Indonesia? Direktur Kepatuhan & SDM BSI Tribuana Tunggadewi dalam acara tersebut mengatakan bahwa BSI sebagai bank syariah terbesar dan perusahaan milik pemerintah tentunya akan terus melakukan inovasi-inovasi kreatif untuk meningkatkan partisipasi perseroan dalam kemajuan ekonomi Indonesia. “Hal ini tentunya menjadi perhatian utama kami, bahwa sebagai perusahaan kami tidak hanya berbicara mengenai profit atau business only, tapi kami juga harus memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat,” kata Dewi.
Karena dananya hanya 35 persen dari PDB, maka artinya kredit tidak bisa lebih besar dari dana yang dihimpun di perbankan. Sementara jika semua dana dikumpulkan melalui perbankan, asuransi, dan Taspen kurang lebih hanya mencapai 55 persen dari PDB saja.
"Jadi Indonesia perlu dana dari luar negeri dan itu tidak bisa kita anggap sesuatu yang kita hindari sebab jika ingin bangun negara ini keterbatasan dana butuh dana dari luar negeri, dana dari luar negeri masuk ke Indonesia dalam berbagai bentuk masuk ke SUN, SBN untuk danai APBN," jelas dia.
Sebelumnya, Ekonom Senior itu berharap kehadiran Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Funds (SWF) mampu menarik investor besar untuk tanamkan modalnya di Indonesia. Dengan begitu, aliran modal asing bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Tanah Air.
"Nah SWF ini tentu diharpakan dana bisa masuk dan stay di Indonesia di satu sisi kembangkan aset tersebut aset infrastruktur dan aset lain," katanya.
Dia berharap dana investor di LPI tidak hanya sementara saja, akan tetapi mampu menetap lebih lama. Sehingga investor dapat bersama-sama ikut mengembangkan perusahaan yang di ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Tapi tentu negara ingin dana bisa stay lebih lama, di Indonesia tidak masuk hari ini, dan keluar minggu depan, masuk hari ini keluar bulan depan. Kita ingin masuk hari ikut kembangkan perusahaan goverment ikut dijaga dan kemudian bisa keluar 3 tahun lagi, 5 tahun lagi," jelas dia.
Baca juga:
LPI: USD 2 Miliar Investasi Serap 36.000 Tenaga Kerja
Investor di LPI Diharapkan Bisa Bertahan untuk Jangka Panjang
Lembaga Pengelola Investasi Kunci Pembangunan Indonesia Bebas Ketergantungan Utang
Cerita Menko Luhut di Balik Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi
Detail Ketentuan Pajak Dividen untuk Mitra LPI di Aturan UU Cipta Kerja
Bos PermataBank Ditunjuk Jokowi Jadi CEO Lembaga Pengelola Investasi