Pertemuan tersebut dibagikan Sri Mulyani melalui akun instagramnya @smindrawati.
Sri Mulyani Indrawati bertemu Ketua DPR RI Puan Maharani di tengah isu yang menyebutkan dirinya siap mundur dari kursi Menteri Keuangan (Menkeu) pemerintahan Jokowi.
Pertemuan tersebut dibagikan Sri Mulyani melalui akun instagramnya @smindrawati.
Menkeu Sri Mulyani menyebut, pertemuan dirinya dengan Puan Maharani untuk melakukan konsultasi terkait pergantian anggota Dewas Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dari unsur profesional.
Menurutnya, konsultasi dengan DPR adalah mandat Undang-Undang Cipta Kerja dan PP 74/2020 mengenai Lembaga Pengelola Investasi (LPI).
"Kemarin, saya ditemani Pak @suahasil dan Pak @tiko1973 selaku wakil Panitia Seleksi Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Pengelola Investasi (LPI) berjumpa dengan @ketua_dprri Bu Puan Maharani @puanmaharaniri untuk berkonsultasi mengenai pergantian anggota Dewas LPI dari unsur profesional," tulis Sri Mulyani melalui akun instagramnya dikutip Senin (29/1).
Sri Mulyani mengatakan, Presiden Jokowi telah menyampaikan 2 nama usulan calon Anggota Dewan Pengawas tersebut kepada DPR melalui surat R-56/Pres/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 untuk dilakukan konsultasi.
Namun, dia tidak mengungkap nama calon anggota Dewas LPI yang dimaksud.
"Presiden menugaskan Menkeu untuk melakukan konsultasi dengan DPR melalui surat Mensesneg nomor B-988/M/D-3/AN.01.00/10/2023 tanggal 23 Okt 2023," tulisnya.
Sri Mulyani menekankan, LPI merupakan salah satu kendaraan pemerintah dalam menjalankan pembangunan dengan tata kelola yang baik. Adapun, satu posisi Dewas LPI yang harus diisi kembali per Januari ini.
Atas pentingnya posisi tersebut, LPI yang terdiri dari Dewas dan Dewan Direktur haruslah diisi oleh orang yang benar-benar kompeten di bidangnya.
Ini sesuai dengan hasil rapat konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pansel Calon Anggota Dewas LPI dari unsur profesional.
"Semoga seluruh proses pemilihan Dewas LPI dapat meningkatkan kinerja LPI dalam menjalankan misi besarnya sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) yang dimiliki oleh bangsa kita..!," pungkas Sri Mulyani.
Sebelumnya, Ekonom Senior Faisal Basri mengatakan, Sri Mulyani Indrawati siap mundur sebagai Menteri Keuangan. Faisal Basri menyebut tekanan politik menjadi alasan utama.
Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menekankan bahwa saat ini semua menteri kabinet Indonesia Maju tetap solid membantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga purna tugas pada Oktober 2024. Pernyataan ini menjawab isu Sri Mulyani akan mundur dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu).
"Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak dan solid membantu Presiden untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan sampai akhir masa jabatannya," kata Ari kepada wartawan, Kamis (18/1/2024).
Dia enggan menanggapi isu ada menteri yang siap mundur atau tak nyaman di pemerintahan Jokowi. Ari meminta agar hal tersebut ditanyakan ke pihak yang menyebarkan isu.
"Terkait isu yg sengaja dilemparkan oleh beberapa pihak bahwa ada menteri yang siap mundur atau tidak nyaman dalam pemerintahan. Tanyakan saja ke pihak-pihak yang melontarkan isu tersebut," tutur Ari
Isu mundurnya Sri Mulyani dari Menteri Keuangan dinilai hanya ‘digoreng’ pihak tertentu
Baca Selengkapnya
Pemeriksaan pejabat LPEI karena bertanggung jawab dalam proses peminjaman dana kepada empat perusahaan tersebut.
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata mengusut kasus dugaan korupsi penggunaan dana penyaluran kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mengimbau kepada seluruh jajaran bea dan cukai untuk dapat menghidupkan kembali semangat leadership, ownership dan ketahanan.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani dikabarkan tidak masuk dalam menteri Kabinet Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani menyebut batas waktu untuk pelaporan SPT 2023 untuk Pajak Pribadi yang telah berakhir pada 31 Maret 2024 pukul 23.59.
Baca Selengkapnya
Begini tampilan Sri Mulyani ketika kedatangan cucunya ke kantor. Seperti apa?
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap pertemuan pertama kali dengan Susi Pudjiastuti
Baca Selengkapnya
Proyeksi pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen itu didorong oleh penyelenggaraan pemilu secara serentak 2024.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi