Luhut marah ada tudingan pejabat terima Rp 10 T dari reklamasi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyayangkan adanya isu pejabat pemerintah menerima uang sebesar Rp 10 triliun dari pengembang untuk memuluskan proyek reklamasi. Dia meminta penyebar isu menggunakan logika terlebih dahulu sebelum mengutarakan pendapatnya.

2017-05-23 12:50:39

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyayangkan adanya isu pejabat pemerintah menerima uang sebesar Rp 10 triliun dari pengembang untuk memuluskan proyek reklamasi. Dia meminta penyebar isu menggunakan logika terlebih dahulu sebelum mengutarakan pendapatnya.

"Kadang-kadang saya saja yang ngerjain tiap hari masih banyak belum mengerti. Ada yang baru lihat sekali langsung bilang sudah terima Rp 10 triliun. Emang Rp 10 triliun kecil? Enak saja. Itu gede, itu enggak main-main ya. Dipakai dulu logikanya sebelum begitu," ujarnya di Kantornya, Jakarta, Selasa (23/5).

Luhut menegaskan tidak mudah melakukan transaksi sebesar Rp 10 triliun dengan adanya pengawasan dari pemerintah melalui Automatic Exchange of Information (AEOI). Pemerintah akan sangat mudah mengetahui adanya transaksi yang tidak biasa dengan sistem tersebut.

"Emang gampang sekarang dengan sistem Automatic Ecchange of Information kamu gampang terima duit gitu? enggak gampang. Sekarang makin kecil kesempatan untuk transaksi seperti itu," katanya.

"Kalau kamu kamu punya transaksi Rp 500 juta saja diketahui PPATK. Saya kan mantan Menkopolhukam, itu langsung ketahuan kalau ada transaksi yang tidak biasa. Jadi Indonesia itu sudah lebih baik. Makanya kita dapat (investment) grade," jelasnya.

Sebelumnya, salah satu tokoh yang keras menolak reklamasi teluk Jakarta adalah Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais. Bahkan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini mengaku salah satu alasannya mendukung pasangan Anies-Sandi karena menolak reklamasi.

Selasa (16/5) lalu, Amien mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Amien mengaku mendapat kabar ada pejabat pemerintah yang menerima uang sebesar Rp 10 triliun dari pengembang untuk memuluskan proyek reklamasi tersebut.

"Ini jelas Podomoro ya sudah membuat iklan di Hong Kong, katanya ada pejabat kita yang dapat Rp 10 triliun," katanya saat itu di acara seminar dengan tema "Stop Reklamasi Teluk Jakarta" di Ruang KK I Gedung DPR, Senayan.

Amien berharap proyek besar reklamasi tersebut segera dimoratorium. Sebab, reklamasi hanya menguntungkan segelintir pihak yakni para pengembang.

"Secara logis untuk kepentingan bangsa, ini harus kita hentikan bersama-sama," katanya.

Dia pun bersyukur pasangan Ahok-Djarot kalah di Pilgub DKI Jakarta. Dengan demikian, kata dia, reklamasi teluk Jakarta benar-benar bisa dihentikan.

"Andai kata dia menang, ini selesai. Tapi karena Allah masih menyayangi bangsa kita ini, kasih napas dulu," kata Amien.

Baca juga:
Menko Luhut: Kajian proyek reklamasi diumumkan usai Lebaran
Beranikah Amien Rais ungkap pejabat terima Rp 10 T dari reklamasi?
Soal reklamasi Teluk Jakarta dinilai perlu ada penyesuaian kebijakan
Anies maklumi jika investor reklamasi Jakarta tempuh jalur hukum
Tim Sinkronisasi akui tak sejalan dengan Luhut soal reklamasi
Komisi IV DPR dukung Amien Rais adu data dengan Luhut soal reklamasi
Kerasnya Amien Rais tolak reklamasi & tantang Menteri Luhut adu data

(mdk/sau)