Mantan bos pajak minta DPR sahkan aturan buka informasi keuangan
Hadi mengatakan, substansi keterbukaan informasi keuangan dan lembaga keuangan sudah dibahas oleh DPR bersama pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Keuangan sejak 16 tahun silam.
Mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Hadi Poernomo meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Hadi yakin peraturan ini akan mampu mendorong kinerja pajak lebih baik.
"Sudah seharusnya bila DPR setuju atas Perppu ini dan saya yakin kebijakan ini akan mendorong kinerja pajak lebih baik," ujar Hadi di Gedung DPR MPR, Jakarta, Selasa (18/7).
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan harga bahan pangan di Jakarta terpantau naik? Situs Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu 21 Februari 2024 pukul 13.00 WIB menunjukkan kenaikan harga beberapa bahan pangan, terutama beras dan cabai rawit merah.
Hadi mengatakan, substansi keterbukaan informasi keuangan dan lembaga keuangan sudah dibahas oleh DPR bersama pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Keuangan sejak 16 tahun silam.
"Substansi Perppu ini sebenarnya sebangun dengan kesimpulan rapat kerja antara Pemerintah dan DPR tepat 16 tahun silam. Saya ingat karena saat itu saya baru menjabat sebagai Dirjen Pajak," jelasnya.
Hadi menegaskan, melalui Perppu tersebut, akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan akan mengatasi kendala yang dihadapi Ditjen Pajak saat ini. Kehadiran Perppu ini akan membuat Ditjen Pajak lebih efektif dan efisien dalam bekerja.
"Kelangkaan informasi menyangkut transaksi keuangan perusahaan maupun individu membuat Ditjen Pajak sulit mencari bukti penghasilan yang menjadi basis pemungutan pajak," jelasnya.
Meski demikian, jajaran Ditjen Pajak diminta semakin prudent dan bijaksana dalam memanfaatkan dan memelihara data. Pemberian akses data keuangan untuk kepentingan perpajakan, tidak boleh sampai disalahgunakan.
"Sebab data dan informasi keuangan tersebut tetap harus dijaga kerahasiaan dan privasinya agar tidak mengganggu sistem perbankan dan perekonomian secara umum," pungkasnya.
Baca juga:
Ini langkah Sri Mulyani tingkatkan penerimaan pajak negara
Sri Mulyani: Reformasi perpajakan penting dilakukan dengan ambisius
DPR tuntut aturan intip data rekening nasabah genjot Tax Ratio
DPR: Jika Perppu keterbukaan pajak berlaku, DJP jangan kayak KPK
Sri Mulyani beberkan lima negara tujuan orang kaya RI simpan uang