Ma'ruf Amin Imbau K/L Hingga Pemda Percepat Reformasi Birokrasi
Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan penyederhanaan birokrasi sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah ditekankan pada 3 aspek, yang meliputi transformasi organisasi, transformasi manajemen kerja dan transformasi jabatan.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemda) segara melakukan reformasi birokrasi. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan penyederhanaan birokrasi sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah ditekankan pada 3 aspek, yang meliputi transformasi organisasi, transformasi manajemen kerja dan transformasi jabatan.
"Saya minta semua kementerian lembaga dan Pemda untuk melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan menuju terwujudnya transformasi organisasi, transformasi manajemen kerja dan transformasi jabatan dalam kerangka reformasi birokrasi," kata Ma'ruf Amin dalam Rakornas Kepegawaian 2021 pada Kamis (1/7).
-
Apa yang diminta Ma'ruf Amin kepada pemerintah daerah terkait ekonomi syariah? Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memberikan tiga arahan strategis kepada pemerintah daerah (pemda) seluruh Tanah untuk mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di wilayahnya masing-masing.
-
Kenapa Wapres Ma'aruf Amin menekankan pentingnya hilirisasi pertanian? Selain dapat meningkatkan ekspor pertanian secara keseluruhan, hilirisasi turut mendorong upaya pemerintah dalam pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan masyarakat kecil.
-
Kenapa Ma'ruf Amin berharap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melanjutkan Inpres Jalan Daerah? (Inpres Jalan Daerah) ini komitmen pemerintah mudah-mudahan ini dilanjutkan terus nanti oleh pemerintah yang akan datang. Komitmen ini, sebab ini kan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan yang merata, tidak hanya di pusat-pusat tapi juga di daerah-daerah," ujar dia, dikutip dari Antara.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kenapa Ma'ruf Amin meminta pemerintah daerah untuk mengoptimalkan otonomi daerah dalam pengembangan ekonomi syariah? Pastikan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu tema perencanaan pembangunan daerah jangka panjang dan menengah," kata dia.
-
Bagaimana cara Ma'ruf Amin menyarankan pemerintah daerah untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang ekonomi syariah? Bangun kolaborasi guna meningkatkan penelitian dan pengembangan di sektor-sektor unggulan ekonomi syariah," ujarnya.
Salah satu mewujudkannya dengan mempercepat peralihan jabatan struktural ke fungsional. Hal ini memerlukan dukungan terhadap penataan organisasi berbasis kinerja, serta juga optimalisasi pengembangan kompetensi jabatan fungsional dan mobilitas ASN yang agile atau lentur.
Kemudian juga dengan mempercepat digitalisasi pemerintahan, serta dukungan terhadap penataan proses bisnis tematik sangat diperlukan.
"Saat ini yang mendesak adalah percepatan digitalisasi pelayanan publik seperti perizinan, pariwisata, UMKM dan bantuan sosial. Hal ini perlu ditunjang dengan percepatan digital service platform dan percepatan interoperabilitas data secara digital," jelas Ma'ruf Amin.
Dia juga menyoroti pentingnya collaborative working pada penyusunan kebijakan dan program prioritas pemerintah. Dalam kaitan ini, katanya, penting untuk merancang penerapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang dapat kompatibel dan akomodatif bagi sistem kerja seperti untuk menanggulangi kemiskinan, pencegahan stunting dan penanganan pandemi Covid-19.
Ma'ruf Amin juga menekankan pentingnya percepatan reformasi birokrasi daerah, termasuk penguatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Selanjutnya, perlu adanya perwujudan manajemen talenta nasional untuk mendukung reformasi yang diarahkan oleh pemerintah.
"Pentingnya ketersediaan sistem manajemen talenta nasional untuk mendukung reformasi yang diarahkan agar terjadi fleksibilitas, mobilitas dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat pusat dan daerah berdasarkan kebutuhan dan merit sistem atau mission oriented," ungkapnya.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Wapres Ma'ruf: Reformasi Birokrasi Harus Ubah Paradigma ASN
Wapres Ma'ruf Minta Roadmap Reformasi Birokrasi Direvisi Karena Banyak Keluhan
Menteri Risma Buat Aplikasi e-Performance untuk Ukur Kinerja PNS Kemensos
Pemerintah Targetkan Penyederhanaan Birokrasi Selesai Pada 30 Juni 2021
Jokowi Bentuk Sekretariat Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi
Wapres Ma'ruf Amin Minta ASN Jaga Integritas Cegah Korupsi yang Rugikan Negara