Masih Banyak PNS Punya Rapor Merah Indeks BerAKHLAK
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaporkan, para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS masih punya rapor merah pada core values AKHLAK (Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaporkan, para aparatur sipil negara (ASN) atau PNS masih punya rapor merah pada core values AKHLAK (Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Alex Denni mengatakan, dari hasil survei indeks BerAKHLAK yang dilakukan pada PNS, indikator adaptif mencatat rapor merah di seluruh instansi pemerintah.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang terjadi pada PNS tersebut? Korban atas nama Yosep Pulung tewas usai ditikam Orang Tak Dikenal (OTK) di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Kamis (4/4) kemarin.
-
Di mana PNS itu ditikam? Peristiwa itu terjadi kira-kira pukul 09.28 WIT di Jalan Dekai- Sarendala, Kabupaten Yahukimo.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana untuk memberantas KKN di Indonesia? Maka, pidato saya begitu terpilih, saya kumpulkan ASN saya, bapak ibu, mulai hari ini tidak ada korupsi, mulai hari ini tidak ada gratifikasi. Mulai hari ini tidak ada jual beli jabatan. Mulai hari ini tidak ada sogok sogokan,” jelas dia.
"Rapor kita yang merata merahnya adalah bicara tentang adaptif. ASN dituntut untuk fleksibel, agile oleh bapak Presiden. Tapi sayangnya core value adaptif kita raportnya merah berjamaah, hampir di semua pemerintah instansi pusat maupun daerah," ujarnya dalam Closing Ceremony ASN Culture Fest 2022 di The Westin Jakarta, Rabu (25/1).
Menurut catatannya, nilai rata-rata indikator Adaptif pada PNS di seluruh instansi sebesar 38,9 persen. Untuk Kementerian nilainya 44,6 persen, sedangkan Lembaga 41,9 persen. Sementara Pemerintah Provinsi (Pemprov) 40,0 persen, Pemerintah Kota (Pemkot) 39,2 persen, dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 38,0 persen.
Selain itu, Presiden Jokowi telah menugaskan Kementerian PANRB untuk melakukan reformasi birokrasi (RB) untuk membangun budaya kerja di tingkat pemerintahan secara menyeluruh. Ada tiga tolak ukur keberhasilan yang dipakai. Ukuran pertama dari kesuksesan reformasi birokrasi, dilihat dari kinerja organisasinya.
"Ukuran kedua biasanya terkait dengan ASN selaku internal customer-nya sendiri. Dalam hal ini, disebut sebagai employer engagement. Jadi seberapa ASN kita memiliki keterikatan dengan instansi pemerintah, dan keterikatan itu berpengaruh positif kepada kinerja," jelasnya.
Ketiga, Alex Denni menyinggung soal employer branding. Dalam artian, seberapa reputasi pemerintah itu positif di mata target talenta (CPNS) yang ingin direkrut.
"Jadi seberapa mereka ingin ikut bergabung menjadi bagian dari ASN. Tiga itu lah jadi ukuran utama keberhasilan transformasi SDM Aparatur, yang pada akhirnya akan berdampak kepada kemaslahatan rakyat Indonesia secara utuh," tandasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Rumah PNS di Ibu Kota Baru Masuk Tahap Studi, Ada 47 Menara Apartemen
104 Jabatan PPK Kosong Jelang Pemilu Serentak
Anggota DPR Beri Lampu Hijau Angkat Honorer Jadi PNS Tanpa Tes
Curhat Guru Honorer: Sudah 10 Tahun Mengabdi Sebaiknya Diangkat Jadi PNS Tanpa Tes
104 Jabatan PPK Alami Kekosongan Jelang Pemilu Serentak, Cek Batasan Kewenangannya
Benarkah Ada Opsi Honorer Diangkat Jadi PNS? Ini Jawaban BKN