Masih Dibangun, Operasional Tol Cisumdawu Mundur Jadi September 2021
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) baru dapat mulai beroperasi pada September 2021. Sebab, pembangunan jalan Tol Cisumdawu masih terhambat masalah pembebasan lahan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) baru dapat mulai beroperasi pada September 2021. Sebab, pembangunan jalan Tol Cisumdawu masih terhambat masalah pembebasan lahan.
"Kendalanya pembebasan lahan. Kalau pendanaan oleh investor, tidak ada masalah, karena sudah dukungan pemerintah," ujar Basuki usai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/7).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mengukur keberhasilan pembangunan jalan tol? "Dengan adanya jalan tol baru yang dioperasikan telah berhasil mengurangi waktu perjalanan dengan sangat signifikan," kata Basuki dalam cara Sewindu PSN: Sustainable Infrastrukture towards Indonesia Emas 2045, di Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa yang diraih oleh PT Brantas Abipraya di Tol Cisumdawu? Sebagai informasi, jalan tol yang akan mendukung konektivitas Jawa Barat yaitu Subang, Sumedang, Bandung hingga Bandara Kertajati di Majalengka ini dibangun dengan menggunakan skema KPBU yaitu Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha.
-
Bagaimana proses pembangunan Tol Yogyakarta-Kulon Progo? Pemda DIY Terbitkan IPL Tol Rute Yogyakarta-Kulon Progo, Begini Rencananya Rute jalan tol direncanakan melewati empat kecamatan dan 12 kelurahan. Pemerintah DIY telah menerbitkan Izin Penetapan Lokasi (IPL) lahan pembangunan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo untuk seksi Yogyakarta-Kulon Progo. Rencananya seksi pembangunan tol itu akan melewati Kabupaten Sleman dan Bantul. “Rencana jangka waktu pembangunan dilaksanakan selama kurang lebih 36 bulan setelah tahapan pelaksanaan selesai dilakukan,” Menurut Benny, lokasi rencana pembangunan terletak di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dengan perkiraan luas tanah yang dibutuhkan mencapai lebih kurang 159,053 hektare.
-
Apa yang dicapai oleh Pemprov Kaltim dalam kinerja pembangunan daerah? Capaian kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan hasil yang positif. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kaltim, Yusliando menuturkan, kinerja pelaksanaan pembangunan daerah sesuai denganRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023 berjalan cukup baik.
Menurut dia, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk segera menyelesaikan masalah pembebasan lahan ini. Basuki menyebut persoalan bukan hanya harga tanah, namun juga ada masalah regulasi dan hukum.
"Jadi nanti ada tindakan dari ATR. Semua kewenangan dan tanggung jawab tanah ada di ATR," kata dia.
Dia menjelaskan tol Cisumdawu akan membentang sepanjang 60 kilometer, di mana 27,62 kilometer dikerjakan dengan dukungan pemerintah. Saat ini, konstruksi pembangunan jalan Tol Cisumdawu sudah mencapai 81,6 persen.
"Cisumdawu, itu panjangnya 60km totalnya, terdiri dari dukungan pemerintah 27,62 km, sekarang progressnya 81,6 persen konstruksinya. Tanahnya 91,23 persen, ini seluruhnya akan diselesaikan targetnya oprasional September 2021," kata Basuki usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/7).
Sementara untuk seksi 3 Basuki menjelaskan sudah mencapai 95,76 persen. Sedangkan untuk seksi 4,6,dan 6 sepanjang 29,17 kilometer hingga saat ini masih dikerjakan. Kurang lebih kata Basuki baru 5 persen lantaran masih ada hambatan.
"Yang seksi 6 ada tanah perhutani yg sudah bisa dikerjakan sehingga progress konstruksinya 5 persen, taregtnya selesai september 2021. Kendalanya pembebasan lahan," imbuhnya.
Sebelumnya diketahui Basuki menargetkan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) dapat selesai pada akhir tahun 2020. Tol Cisumdawu dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dari enam seksi, Seksi 1 dan 2 yang dikerjakan oleh Pemerintah sebagai dukungan meningkatkan kelayakan investasi dan Seksi 3-6 dikerjakan oleh PT Citra Karya Jabar Tol (CKTJ) selaku investor.
Progresnya hingga 16 September 2019, untuk Seksi 1 Cileunyi-Ranca Kalong sepanjang 10,5 kilometer telah rampung 47,7 persen, Seksi 2 Cileunyi-Sumedang sepanjang 17,9 Km untuk fase I sepanjang 7,2 Km telah rampung 100 persen dan fase II sepanjang 10,7 Km sudah 71,1 persen. Sementara untuk porsi investor, Seksi 3 dari Sumedang-Cimalaka sepanjang 4 Km sudah 80 persen dan Seksi 4-6 masih dalam proses pembebasan lahan.
Pembebasan Lahan Segera Diselesaikan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau agar persoalan pembebasan lahan serta pengembalian dana talangan tanah tidak jadi hambatan untuk proyek pembangunan infrastruktur. Salah satunya pembangunan jalan Tol Cisumdawu(Cileunyi-Sumedang-Dawuan) tidak kunjung rampung akibat persoalan administrasi.
"Pembangunan jalan tol Cisumdawu. Ini jalan tol penting sekali tapi terhambat. Saya melihat ada proses pembebasan lahannya yang terhambat. kemudian pengembalian dana talangan tanah juga terhambat karena urusan administrasi," kata Jokowi saat rapat terbatas terkait Percepatan Pembangunan PSN Jalan Tol Trans Sumatera dan Tol Cisumdawu di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (7/7).
Tidak hanya kali ini saja kata Jokowi. Dalam beberapa proyek infrastruktur pun mengalami kendala yang sama. Namun tidak ada persoalan yang permanen. Dia pun meminta agar peraturan dibuat lebih sederhana dan ringkas agar tidak menghambat.
"Kita alami dan tidak ada penyelesaian secara permanen. penyelesaiannya secara kasus per kasus. Tidak kita buat regulasi yang sederhana, yang ringkas, yang cepat. sebetulnya solusinya itu," ungkap Jokowi.
Sebab itu dia meminta agar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan A.Djalil mencari solusi tersebut. Tidak hanya itu, Jokowi juga minta pada Sofyan dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk membuat aturan teknis terkait proyek tersebut.
"Ini saya minta segera diselesaikan, dirampungkan semuanya. Kita butuh percepatan karena ini akan menyangkut juga bandara Kertajati," tegas Jokowi.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)