Mau Terapkan Pajak Karbon, Indonesia Ternyata Belum Punya Roadmap
China sebagai negara yang sempat tidak bergabung dalam Paris Agreement, namun meminta waktu sampai 2050 untuk menerapkan carbon tax. Alasannya, karena negara membutuhkan transisi, dari energi yang sudah terpasang menjadi energi terbarukan.
Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhmad Misbakhun meminta pemerintah fokus membuat roadmap mengenai bursa karbon. Sebab, jelang perdagangan bursa karbon yang direncanakan akan dimulai pada September, belum ada roadmap mengenai bursa karbon tersebut.
"Tiba-tiba Indonesia bicara carbon tax tanpa punya roadmap karbon itu sendiri, bagaimana mungkin?" ujar Misbakhun, dalam diskusi publik mengenai Bursa Karbon, Jakarta Pusat, Kamis (11/5).
-
Apa saja jenis es permen karet viral yang bisa kita coba? Seperti beberapa waktu terakhir, sempat viral es permen karet dengan tampilan warna yang cerah dan cantik. Bukan hanya itu, aroma dari es permen karet ini juga sangat khas. Jika tertarik, terdapat beberapa resep es permen karet viral yang bisa Anda coba. Mulai dari es permen karet lumut, es permen karet kolang-kaling, es permen karet boba, hingga es permen karet nangka.
-
Di mana kuburan viral itu berada? Lokasi kuburan itu berada tengah gang sempit RT.03,RW.04, Kelurahan Pisangan Timur, Pulo Gadung, Jakarta Timur.
-
Kenapa cromboloni viral di media sosial? Tips Membuat Cromboloni saat ini tengah ramai menjadi perbincangan di media sosial khususnya Tiktok.
-
Kapan virus menjadi pandemi? Contohnya seperti virus Covid-19 beberapa bulan lalu. Virus ini sempat menjadi wabah pandemi yang menyebar ke hampir seluruh dunia.
-
Mengapa kejadian ini viral? Tak lama, unggahan tersebut seketika mencuri perhatian hingga viral di sosial media.
-
Bagaimana kasus-kasus viral ini diusut polisi? Ragam Kasus Usai Viral Polisi Baru Bergerak Media sosial kerap menjadi sarana masyarakat menyuarakan kegelisahan Termasuk jika berhubungan dengan kepolisian yang tak kunjung bergerak mengusut laporan Kasus viral yang baru langsung diusut memunculkan istilah 'no viral, no justice'
Dia menuturkan, China sebagai negara yang sempat tidak bergabung dalam Paris Agreement, namun meminta waktu sampai 2050 untuk menerapkan carbon tax. Alasannya, karena negara membutuhkan transisi, dari energi yang sudah terpasang menjadi energi terbarukan.
Politikus Golkar itu menekankan agar pemerintah wajib mengetahui substansi dari bursa karbon. Sehingga, peraturan yang dibuat tidak terkesan lompar-lompat.
Hal lain yang menjadi kritik Misbakhun jelang perdagangan bursa karbon yaitu penyelenggara, regulator, hingga pengawas, diserahkan kepada Bursa Efek Indonesia. Padahal menurutnya, bursa efek dengan bursa karbon adalah entitas yang berbeda.
Seluruh calon penyelenggara, ucapnya, idealnya memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi dalam ekosistem baru bursa karbon. Sehingga menurutnya, penyelenggara bursa efek tidak otomatis bisa menjadi penyelenggara bursa karbon. "Ini tidak sama dengan pengertian bursa efek," ucapnya.
"Menurut saya harus diingatkan kepada OJK. Bursa efek juga belum punya izin sebagai penyelenggara bursa karbon," sambungnya.
Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan, dalam waktu dekat akan mengeluarkan kebijakan terkait bursa karbon dalam rangka mengantisipasi risiko perubahan iklim.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar mengatakan dengan diterbitkannya peraturan OJK pada Juni, maka perdagangan karbon sudah bisa dilakukan pada bulan September tahun ini. Dalam waktu yang bersamaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga tengah melakukan finalisasi berbagai infrastruktur pendukung perdagangan karbon.
"Harapannya pada September sudah ada perdagangan perdana yang rencana awal akan dilakukan antara lain dengan perdagangan launching hasil dari yang sudah diakui dalam bagian dari result payment sebesar 100 juta ton CO2," kata Mahendra, dalam Konferensi pers KKSK di kantor LPS, Jakarta, Senin, (8/5).
(mdk/idr)