Menhub Budi duga masih ada monopoli dalam program Tol laut
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan ada indikasi terjadi monopoli dalam pelaksanaan tol laut sehingga perlu ada perbaikan dalam sistem pendaftaran. Dia juga mengakui, dalam perkembangan tol laut yang diluncurkan 4 November 2015 memang masih ada kekurangan.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan ada indikasi terjadi monopoli dalam pelaksanaan tol laut sehingga perlu ada perbaikan dalam sistem pendaftaran.
"Ada indikasi monopoli oleh karena itu akan kita gunakan sistem informasi teknologi atau IT untuk pendaftaran pengguna tol laut, sehingga nanti tidak lagi gunakan pendaftaran langsung," kata Menhub Budi seperti dikutip Antara, Jumat (10/11).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mengukur keberhasilan pembangunan jalan tol? "Dengan adanya jalan tol baru yang dioperasikan telah berhasil mengurangi waktu perjalanan dengan sangat signifikan," kata Basuki dalam cara Sewindu PSN: Sustainable Infrastrukture towards Indonesia Emas 2045, di Jakarta Selatan, Rabu (26/7/2023).
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Bagaimana Kementan membantu mengatasi kendala ketersediaan air di Kabupaten Tanah Laut? Seperti yang terjadi Desa Telaga, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut ini. Tapi sudah dilakukan langkah mitigasi berupa pembuatan Sumur Tanah Dalam/Submersible.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
Namun, dia tidak menyebutkan secara rinci rute, tujuan mana serta komoditas apa yang terjadi monopoli. Meski begitu, dia berjanji akan segera memperbaiki. "Memang ada monopoli di beberapa kota tapi tidak semua ada monopoli, buktinya ada yang bisa turun harga barang hingga 20 persen," imbuhnya.
Budi mengakui, dalam perkembangan tol laut yang diluncurkan 4 November 2015 memang masih ada kekurangan, seperti saat kapal mengangkut barang dari Barat ke Timur, namun kosong dari Timur ke Barat, sehingga merugikan pemangku kepentingan.
Meski demikian, program ini harus berjalan sukses mengingat manfaatnya besar dalam upaya mengurangi selisih atau disparitas harga komoditas bahan pokok antara Indonesia barat dengan timur hingga turun 20 persen.
"Kita akui memang ada yang belum maksimal sehingga kita terus memikirkan bersama ITS untuk mencari solusi agar program ini bisa berjalan maksimal," pungkasnya.
Sebelumnya, Menhub Budi menjelaskan tol laut merupakan program nasional yang dicanangkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi yang dilatarbelakangi masih adanya kesenjangan harga yang cukup tinggi antara wilayah Indonesia barat dengan wilayah Indonesia timur.
Program tol laut mulai 4 November 2015 hingga saat ini mencapai 13 trayek yang sebagian besar dikembangkan berlayar ke arah timur Indonesia sebagai upaya mengurangi disparitas harga kebutuhan pokok.
Baca juga:
Perusahaan Korea biayai pembangunan LRT Jakarta Rp 6,7 triliun
Diberlakukan awal tahun, Tarif Tol Palindra seksi I dipatok hingga Rp 17.500
Kontribusi infrastruktur ke pertumbuhan RI masih kalah dari India dan Afsel
AP I siapkan Rp 1,7 T kembangkan Bandara Bali, salah satunya lakukan reklamasi
Bos Bappenas dorong swasta naik kelas jadi investor, bukan lagi kontraktor
315 Perusahaan konstruksi kumpul di JCC bahas infrastruktur RI
Pemerintah terima banyak donasi untuk pembangunan sanitasi dan SPAM