Menkeu: Tanpa tax amnesty, pemangkasan anggaran capai Rp 250 triliun
Pemangkasan anggaran akan berdampak pada perekonomian Indonesia.
Komisi XI DPR RI kembali menggelar rapat kerja dengan jajaran Kementerian Keuangan, Gubernur Bank Indonesia serta Kementerian Bappenas guna membahas R-APBN Perubahan 2016.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memaparkan dari sisi penerimaan, pemerintah bersama DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty agar sumber pendapatan negara bertambah.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Mengapa Kemenkes RI memperkuat kesiapsiagaan nasional? Dalam upaya mencegah terjadinya pandemi baru yang disebabkan oleh patogen, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) terus memperkuat kesiapsiagaan nasional.
-
Bagaimana Kemenkes RI meningkatkan kesiapsiagaan nasional? Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat surveilans rutin, termasuk program ILI (Influenza-like Illness) dan SARI (Severe Acute Respiratory Infections). Pemanfaatan laboratorium kesehatan masyarakat (labkesmas) juga terus ditingkatkan.
-
Siapa sosok penemu ransum TNI? Pencipta ransum TNI ternyata bukanlah seorang tentara, melainkan seorang dokter.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
Tanpa tax amnesty, Bambang mengatakan, pemerintah harus memotong anggaran hingga Rp 250 triliun. Angka tersebut sangat besar dan bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasalnya, saat ini Indonesia sedang gencar membangun, terutama sektor infrastruktur dengan kebutuhan dana besar.
"Tanpa tax amnesty pemotongan belanja bisa Rp 250 triliun, ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi," ujar Bambang saat menyampaikan paparannya di Komisi XI DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/6).
Ada dua pos penghematan yang menjadi sasaran pemerintah, yakni belanja operasional dan belanja non operasional yang tidak prioritas.
Bambang mencontohkan pos-pos belanja operasional yang dihemat antara lain perjalanan dinas, rapat kerja pemerintah, seminar, honorarium kegiatan, serta belanja jasa seperti pembuatan spanduk kegiatan.
"Kedua adalah belanja non operasional tapi bukan prioritas misalnya penyediaan bibit unggulan itu prioritas, tapi pemberian alat pertanian itu bisa kurangi karena tidak semua tepat sasaran.
Belanja pemerintah yang kita minta ditunda adalah pembangunan kantor," tutur Bambang.
Baca juga:
DPR sebut pemerintah Jokowi terlalu pede andalkan tax amnesty
Besaran tarif tebusan jadi penentu keberhasilan pengampunan pajak
RUU pengampunan pajak dibahas tertutup berpotensi jadi bola liar
RUU pengampunan pajak, Jokowi diusul ambil alih kendali pembahasan
Pemerintah dinilai hanya bebankan tax amnesty genjot penerimaan
HIPMI minta Tax Amnesty tak sebatas repatriasi modal
Ekonom ini tak yakin tax amnesty bisa pulangkan dana ke Indonesia