Menko Airlangga Ungkap Dunia Saat ini Tengah Hadapi 5 Krisis
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, bahwa saat ini dunia tengah menghadapi 5 krisis yang disebut 5C (five crisis). C pertama adalah COVID-19, kedua Conflict Ukraina dan Rusia yang berdampak pada harga energi dan pangan.
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, bahwa saat ini dunia tengah menghadapi 5 krisis yang disebut 5C (five crisis). C pertama adalah COVID-19, kedua Conflict Ukraina dan Rusia yang berdampak pada harga energi dan pangan.
C ketiga ialah Climate Change atau perubahan iklim, lalu Commodity Prices terutama pada harga minyak, metal dan minyak sawit yang mendorong inflasi di berbagai negara.
-
Apa yang dimaksud dengan krisis moral? Dilansir dari berbagai sumber, berikut merdeka.com akan ulas krisis moral adala turuunnya nilai atau karakter baik dalam diri, lengkap dengan hal-hal yang berkaitan krisis moral.
-
Kenapa penting untuk membuat anggaran yang ketat dalam menghadapi potensi krisis ekonomi? Mulailah dengan membuat anggaran yang sangat rinci untuk memantau pendapatan dan pengeluaran secara teratur. Identifikasi area di mana Anda dapat mengurangi biaya, seperti langganan yang tidak perlu atau pengeluaran makan di luar.
-
Kenapa krisis moral menjadi masalah di Indonesia? Krisis moral tengah masif terjadi di tengah masyarakat. Apa yang menjadi penyebab dan bagaimana dampaknya?
-
Siapa yang dikabarkan mengalami kesulitan keuangan? Meskipun kabar suami Zaskia Gotik yang sedang mengalami kesulitan keuangan, rumah tangga mereka dengan Sirajuddin semakin harmonis.
-
Siapa saja yang terdampak dari krisis kesuburan pria ini? Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mengungkapkan bahwa infertilitas telah menjadi masalah global yang memengaruhi sekitar satu dari enam pasangan di seluruh dunia.
-
Bagaimana Pejuang Rupiah bisa menghadapi tantangan ekonomi? "Tidak masalah jika kamu bekerja sampai punggungmu retak selama itu sepadan! Kerja keras terbayar dan selalu meninggalkan kesan abadi."
Krisis yang lain adalah Cost of Living yang menyebabkan sejumlah negara kesulitan untuk menyediakan makanan baku bahkan makanan pokok, seperti di Eropa. Selain itu, semakin banyak negara yang cenderung lebih memproteksi diri untuk memastikan kecukupan di negerinya masing-masing.
Saat ini ada 14 negara yang telah memutuskan untuk tidak lagi mengekspor produk-produk bahan pokok seperti ayam dan gula akibat ketidakstabilan rantai pasok,sehingga dunia harus bersiap mengenai potensi swasembada produksi pangan di 2023.
"Kita dapat sepenuhnya menyadari bahwa saat ini sangat diperlukan keseimbangan antarnegara agar tidak ada satupun negara yang tertinggal dan tuntutan dari Presidensi G20 untuk memobilisasi dan mengerahkan upaya dan tindakan global," ujarnya seperti dikutip dari Antara, saat menyampaikan keynote speech pada UI International Conference on G20 Day 2 di Jakarta, Kamis (16/6).
Maka dari itu, dia menilai bahwa kemudahan akses diperlukan untuk mencapai pemulihan ekonomi yang lebih kuat. "Untuk mencapai pemulihan yang lebih kuat kita perlu membuat sumber ekonomi lebih dapat diakses, kita perlu meningkatkan pendapatan masyarakat," kata Menko Airlangga.
Presidensi G20 Indonesia
Melalui Presidensi G20 Indonesia, lanjutnya, Indonesia menggarisbawahi pentingnya kolaborasi secara inklusif. Setiap negara, setiap warga negara termasuk kelompok rentan harus mendapat manfaat dari kebijakan tindakan dan rekomendasi G20.
"Peran dan kolaborasi internasional menjadi lebih substansial, kepemimpinan multikultural dan organisasi internasional memainkan peran penting dalam memastikan pemulihan global yang inklusif," ucapnya.
Oleh karena itu, melalui G20 Summit di Bali pada November mendatang, Menko Airlangga meminta negara-negara anggota G20 untuk bergabung dengan Indonesia mewujudkan komitmen global menuju pemulihan hijau, berkelanjutan dan inklusif.
Dia menuturkan bahwa pada banyak forum termasuk forum ekonomi di Davos dan Singapura, isu transisi energi terus menjadi pembahasan. Bukan hanya terbatas pada transisi energi, namun juga upaya untuk menghasilkan energy security yang terjangkau bagi banyak negara.
Indonesia juga menyambut baik universitas dan pakar untuk memberikan berbagai masukan pada berbagai pertemuan Sherpa sebagai perwujudan dari kolaborasi konkrit antara pembuat kebijakan dengan akademisi dan peneliti.
"Kita harus mengimplementasikan kebijakan di sektor riil dan juga mengurangi kesenjangan antara konsep dan implementasi. Tentu saja, kemitraan global sangat dibutuhkan tidak hanya untuk pendidikan dan pengetahuan namun juga untuk mendukung Presidensi G20 Indonesia," kata Menko Airlangga.
(mdk/bim)