Menko Darmin minta seluruh lembaga sinergi kembangkan ekonomi syariah
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui, pengembangan industri berbasis syariah di Indonesia masih lambat. Hal ini dikarenakan kebijakan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah dan lembaga terkait tidak bersinergi dengan baik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui, pengembangan industri berbasis syariah di Indonesia masih lambat. Hal ini dikarenakan kebijakan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah dan lembaga terkait tidak bersinergi dengan baik.
Dia menjelaskan, pangsa pasar dari perbankan syariah hanya 5,7 persen. Selain itu, sub sektor industri jasa keuangan lain seperti asuransi, dana pensiun, dan lain-lain juga mengalami nasib serupa dengan pangsa pasar di bawah 5 persen.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
-
Apa yang diminta Ma'ruf Amin kepada pemerintah daerah terkait ekonomi syariah? Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin memberikan tiga arahan strategis kepada pemerintah daerah (pemda) seluruh Tanah untuk mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di wilayahnya masing-masing.
-
Apa saja contoh kerja sama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Malaysia? Dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi, Malaysia merupakan partner perdagangan terbesar kedua Indonesia, dengan jumlah investasi ke-5 di tahun 2022 di ASEAN.
-
Bagaimana Kemendag memastikan kelancaran kegiatan ekonomi? Pemerintah selalu memastikan keberadaan sarana, prasarana, dan utilitas perdagangan yang baik bagi seluruh pihak terkait. Baik bagi pelaku usaha, maupun masyarakat sebagai konsumen akhir. Dengan begitu, diharapkan kegiatan ekonomi akan terus berjalan tanpa hambatan yang berarti," terang Wamendag Jerry.
"Kalau kita hanya bertahan keuangan bergerak sendiri-sendiri, sektor riil juga sendiri maka tidak mudah untuk menjadi dominan, baik di dalam ekonomi syariah secara global atau di dalam perekonomian Indonesia," kata Darmin di Gedung Kementerian Bappenas, Jakarta, Rabu (25/7).
Untuk itu, dia meminta agar Indonesia tidak cukup jika hanya mendorong industri halal saja, melainkan harus ada sinergi antar pemerintah dan lembaga terkait. Sebab, jika kondisi ini dibiarkan secara terus menerus maka industri keuangan syariah di Indonesia tidak akan berembang pesat.
"Paling tidak antara produksi barang dan jasa kemudian logistik dan jaringan bahkan mungkin ekonomi digital atau e-commerce dan global value chain mau tidak mau harus diraih," imbuhnya.
Selain BI dan OJK, Indonesia juga memiliki lembaga-lembaga syariah seperti Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) dan Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia (IAEI) yang memiliki tanggung jawab untuk turut membantu menyinergikan berbagai kebijakan yang ada.
"Lembaga-lembaga yang sudah kita miliki KNKS, IAEI, dan lainnya memiliki tanggung jawab besar untuk menginisiasi, mendorong, dan mendinamisasikan jaringan sinergi dari berbagai kegiatan tersebut," tuturnya.
Baca juga:
Pemerintah berencana perluas peta jalan ekonomi syariah
Menko Darmin: Indonesia berpotensi jadi pemain kunci ekonomi syariah global
Bos Bappenas beberkan alasan ekonomi syariah RI masih tertinggal dari Malaysia
6 Ide bisnis menguntungkan untuk muslimah yang sudah menikah
Ini cara Menteri Bambang promosikan ekonomi dan keuangan Islam