Menko Luhut: Asing Jangan Dikte Indonesia soal Kelapa Sawit
Indonesia tidak akan menerima niat dari pihak manapun yang hendak mendikte Indonesia. Pemerintah Indonesia bersedia untuk duduk bersama Program Lingkungan PBB UNEP, World Bank dan komunitas World Economic Forum untuk mencari tahu apa saja yang bisa dikerjakan bersama-sama.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa pemerintah Indonesia menolak untuk didikte oleh pihak asing dalam pembuatan kebijakan tentang kelapa sawit.
"Asing itu sudah saya katakan jangan mendikte kita. Tidak perlu kita didikte," katanya seperti dikutip Antara.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Bagaimana cara Panglima Laot menjaga ketertiban di laut? Kemudian, Panglima Laot berhak menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara nelayan di laut agar tidak terjadi konflik berkepanjangan. Artinya, mereka berperan sebagai penengah dan juga pengadil.
-
Bagaimana Kementan mendorong para Petani Muda? Program dari Kementan untuk regenerasi petani ini bukan hanya berjalan di level pendidikan dan pelatihan tetapi juga langsung kepada penerima manfaat program pertanian pemerintah di berbagai daerah.
-
Apa yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Marine Stewardship Council (MSC) untuk meningkatkan keberlanjutan sumber daya perikanan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Marine Stewardship Council (MSC) menjamin ketertelusuran sekaligus keberlanjutan sumber daya perikanan, khususnya ikan konsumsi.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Bagaimana Kementan mewujudkan swasembada pangan? Upaya tersebut salah satunya akan diwujudkan melalui program food estate maupun solusi cepat yang dijalankan Kementan berupa pompanisasi dan optimalisasi lahan.
Pemerintah Indonesia, menurut Menteri Luhut, bersedia menerima peluang kerja sama termasuk terhadap saran dan masukan.
Namun, Indonesia tidak akan menerima niat dari pihak manapun yang hendak mendikte Indonesia. Pemerintah Indonesia bersedia untuk duduk bersama Program Lingkungan PBB UNEP, World Bank dan komunitas World Economic Forum untuk mencari tahu apa saja yang bisa dikerjakan bersama-sama.
Menurut dia, pemerintah telah memahami permasalahan tentang kehutanan. "Dan kami bertindak dengan cepat," katanya.
Presiden Joko Widodo, kata dia, juga sudah mengeluarkan moratorium lahan sawit.
Menteri Luhut memberi contoh kebijakan pemerintah yang melarang pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit.
Luhut mengatakan masalah deforestasi harus diselesaikan dengan menemukan titik keseimbangan antara tercapainya kelestarian lingkungan, kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan nasional dan penetapan peraturan perundang-undangan.
Baca juga:
Bank Dunia Sebut 80 Persen Lahan Sawit RI Bermasalah, Ini Tanggapan Luhut
Target Ekspor 7 Juta Ton CPO, GAPKI Minta Pemerintah Nego Bea Masuk dengan India
22 Gubernur Diimbau Buat Aturan soal Tata Niaga Kelapa Sawit
Apkasindo Ajak Petani Kelapa Sawit Melek Teknologi
Malaysia akan Tindak Sekolah yang Sebar 'Propaganda Anti Minyak Sawit'
Industri Oleokimia Salah Satu Peraih Insentif Pajak Terbanyak