Menko Luhut: Kalau Masih Ada OTT, Berarti Sistem Kita Tidak Baik
Kali ini, pernyataan Menko Luhut ditujukan pada sistem digitalisasi yang tengah dibangun. Khususnya digitalisasi pelabuhan di Indonesia, di mana mayoritas juga dikelola oleh PT Pelindo.
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan kembali menyinggung soal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK. Menurutnya, pemberlakuan OTT menjadi bukti kalau sistem yang dijalankan masih belum berjalan dengan baik.
"Bukan soal berani tidak berani nangkap OTT ya, kalau membuat OTT-OTT itu saya kira bagus, tapi kan kalau terus-terus begitu, kita nanti jadi negara apa dibilang orang. 'Ini negara katanya hebat tapi masih OTT saja' kenapa? Berarti sistem kita ndak baik," ujarnya dalam Greenports Award 2022, di Kemenko Marves, Rabu (28/12).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Kenapa OJK serius dalam upaya mencegah korupsi? “Kami sungguh sangat serius dalam upaya mencegah korupsi dan kami juga menerapkan SMAP yaitu sistem manajemen anti penyuapan yang berbasis ISO dan diharapkan semua Industri Jasa Keuangan secara mandatory juga bisa berpartisipasi supaya Industri Jasa Keuangan bisa tumbuh sehat dan berintegritas,” kata Sophia.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
"Jadi sistem kita harus dibangun, jadi saya minta supaya jangan salah ngerti dengan membangun sistem digitalisasi kita akan mengurangi tadi, inefisiensi," tambahnya.
Kali ini, pernyataan Menko Luhut ditujukan pada sistem digitalisasi yang tengah dibangun. Khususnya digitalisasi pelabuhan di Indonesia, di mana mayoritas juga dikelola oleh PT Pelindo.
Menurutnya, dengan digitalisasi bisa mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi yang berujung OTT. Di sisi lain, digitalisasi jadi bukti sistem sudah mampu berjalan secara profesional dan efisien.
"Membuat efisiensi, menambah penerimaan negara, membuat kita lebih disiplin. Tapi penting tentu kita awasi jangan nanti ada sistem down dibuat orang lain. Itu penting, jadi itu pencegahan namanya," ungkap Menko Luhut.
"Kita nih jangan jadi senang melihat orang lain menderita. Saya terus terang orang yang gak suka melihat itu. Pada dasarnya kan manusia itu punya sifat jahat, makanya (ada) sifat jahat-sifat baik, makanya agama diturunkan, peraturan perundang-undangan dibuat, segala macam untuk membuat koridor supaya ktia tidak membuat anu (perbuatan jahat)," sambungnya.
Digitalisasi Pelabuhan
Pada kesempatan itu, Menko Luhut menekankan pentingnya digitalisasi di pelabuhan. Sebagai contoh, sistem pembayaran yang dilakukan dari ponsel. Dia mengisahkan kalau sebelumnya, transaksi dilakukan secara konvensional dengan uang tunai.
Namun, hal itu membuka celah adanya tindakan korupsi yang berujung OTT. Maka, dengan adanya digitalisasi, praktik-praktik tersebut bisa dikurangi.
"Vendor juga dulu masih membayar cash dan hari ini vendor tidak ada yang bayar cash semua digitalisasi dan itu juga mengurangi korupsi , mengurangi inefisiensi, mengurangi juga OTT yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini," kata dia.
Menko Luhut merujuk pada perkembangan digitalisasi di negara maju yang lebih siap dengan digitalisasi. Kata Luhut, negara maju dan bermartabat itu sudah tidak lagi menerapkan OTT.
"Sebenarnya kita tidak ingin negara kita masuk ke dalam negara (yang menerapkan) OTT, karena kita lihat negara yang bermartabat dan maju hampir tidak ada lagi yang OTT, kenapa itu bisa? karena sistemnya bagus, sekarang kita membangun sistem jangan sampai ada lagi orang yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan tidak terpuji tadi," paparnya.
Reporter: Arief Rahman Hakim
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)