Menko Luhut Sebut UU Cipta Kerja Wajib Mulai Berlaku Februari 2021
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja saat ini sedang dalam tahap finalisasi. Dia memastikan regulasi sapu jagat ini sudah bisa diimplementasikan pada Februari 2021.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja saat ini sedang dalam tahap finalisasi. Dia memastikan regulasi sapu jagat ini sudah bisa diimplementasikan pada Februari 2021.
"Saat ini, Omnibus Law sedang dalam tahap finalisasi dan harus sudah diimplementasikan pada Februari 2021," kata Menko Luhut pada forum Tri Hita Karana Forum Partners Dialogue: Indonesia New Omnibus Law for Better Business Better World, Jakarta, Senin (30/11).
-
Apa kritik Cak Imin terhadap UU Omnibus Law Ciptaker terkait investasi? "Perizinan dan pelayanan untuk membuka investasi dari dulu sampai kita buat UU Omnibus Law. Itupun belum ada follow up untuk bagaimana investasi cepat dan efektif dan memberi rasa nyaman kepada investor dalam negeri maupun luar negeri," ujarnya dalam dialog interaktif Cawapres di TvOne, Rabu (6/12).
-
Mengapa Cak Imin menilai UU Omnibus Law Ciptaker belum berhasil membuka investasi dengan cepat? Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar mengkritik UU Omnibus Law Cipta Kerja belum bisa membuka investasi secara cepat dan efektif. Padahal, menurut politikus yang akrab disapa Cak Imin ini, investasi harus tumbuh dengan pelayanan yang baik. Saat ini meski sudah ada UU Omnibus Law Cipta Kerja, Cak Imin melihat belum terjadi investasi yang cepat, efektif dan memberi rasa nyaman kepada investor dalam dan luar negeri.
-
Bagaimana PLN memastikan kontrak kerja sama yang terjalin dengan mitra investor bisa memberikan kepastian? Kunci penting langkah ini, PLN bersama mitra selalu memetakan rencana kerja yang reliable dan juga mitigasi risiko, sehingga dalam pelaksanaan pengembangan sektor kelistrikan mampu mendorong iklim investasi yang menarik bagi para investor.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
Hadirnya undang-undang omnibus law ini diharapkan bisa meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Sebab pemerintah sudah menyederhanakan persyaratan investasi, melakukan reformasi pajak, dan mendorong perdagangan internasional.
Menko Luhut mengamini diawal pengesahan regulasi ini sempat menjadi kontroversi. Namun saat ini dia menilai kondisi masyarakat sudah lebih tenang dan menerima Omnibus Law Cipta Kerja.
"Saat ini masyarakat sudah lebih tenang dan mau menerima setelah materi mengenai Omnibus Law dikomunikasikan dan sudah bisa dilihat secara langsung," kata Menko Luhut.
UU Cipta Kerja Diklaim Terobosan Pemerintah
Menko Luhut menjelaskan, latar belakang diciptakannya omnibus law karena Indonesia negara yang paling kompleks untuk melakukan bisnis. Sebab, terdapat banyak regulasi yang juga saling tumpang tindih.
"Omnibus Law merupakan terobosan pemerintah untuk mengatasi regulasi dan perizinan yang berbelit. Saat ini, perizinan berusaha akan dilakukan dengan berbasis resiko," kata dia.
Meski begitu, seiring waktu peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia sudah meningkat. Namun, angka prosedur bisnis masih menunjukkan nilai yang stagnan dan lebih rumit dibandingkan negara ASEAN lainnya.
"Dibuatnya omnibus law bertujuan untuk menciptakan bisnis yang lebih baik di Indonesia, agar pendirian usaha menjadi semakin mudah, dan pada akhirnya akan membuka lapangan pekerjaan," kata Menko Luhut.
(mdk/bim)