MenPAN Anas Bocorkan Formasi Lowongan PPPK yang Sepi Peminat, Masih Ada yang Kosong

MenPAN Anas Bocorkan Formasi Lowongan PPPK yang Sepi Peminat, Masih Ada yang Kosong

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas mengungkapkan ada sebanyak 130 ribu formasi pada perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2023 yang tidak diminati di daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

Dia menjelaskan, dari 130 ribu formasi antara lain, tenaga kesehatan, dokter, guru dan lain sebagainya.

"Itu PPPK, misalnya dokter, guru dan lainnya itu banyak yang kosong," ujar Anas kepada media di Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (8/1).

Menurut Anas, hal itu bisa terjadi karena pada formasi tahun 2023, lowongan dokter lebih banyak PPPK, sehingga para dokter tidak terlalu tertarik.

"Mungkin dokter karena (statusnya) PPPK dia tidak terlalu tertarik atau syaratnya macam-macam. Ini di wilayah 3T di luar pulau Jawa," jelasnya.

Padahal, lanjut Anas, bagi PPPK atau ASN yang berada di daerah 3T nanti akan mendapatkan keuntungan lain, seperti insentif kecepatan naik pangkat, insentif libur, cuti dan sebagainya, hal itu akan diatur melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen Apartur Negeri Sipil (ASN).

"Itu sudah dijelaskan. Lagi dirumusin di PP (Peraturan Pemerintah) termasuk insentif kecepatan naik pangkat dan insentif libur, cuti, dan lainnya. Lagi dirumusin," jelas Anas.

Sebagai informasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas mengatakan, Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara memuat sejumlah solusi untuk pemerataan ASN atau PNS di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

"Mobilitas talenta nasional selama ini ke daerah 3T, Maluku, Papua, dan terpencil lainnya kami susah menggerakkan talenta ke daerah 3T," kata Azwar usai menghadiri Rapat Terbatas bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.

Azwar Anas mengatakan, tak kurang dari 170.000 formasi PNS di wilayah 3T mengalami kekosongan pada 2021 karena proses rekrutmen yang minim peminat.

Guna mengantisipasi persoalan itu berulang, kata Azwar, pemerintah melalui RUU ASN memfasilitasi 'reward' bagi mereka yang ingin mengabdi sebagai ASN di daerah 3T.

Salah satu contoh solusinya berupa percepatan kenaikan jenjang karier PNS, khusus di daerah 3T, dari semula rata-rata selama 4 tahun menjadi 2 tahun sekali.

"Misalnya nanti akan diatur di peraturan pemerintah, mereka yang berada di wilayah 3T atau daerah terpencil lainnya, kalau yang normal perlu 4 tahun untuk naik pangkat, ke depan 2 tahun bisa naik pangkat," katanya.