Menteri Bahlil Pastikan Revisi UU Cipta Kerja Tak Ganggu Jalannya Investasi
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan harus direvisi dua tahun. Meski demikian, pemerintah menyakinkan keputusan tersebut tidak mengganggu jalannya investasi di Indonesia.
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat dan harus direvisi dua tahun. Meski demikian, pemerintah menyakinkan keputusan tersebut tidak mengganggu jalannya investasi di Indonesia.
"Dalam proses impelemtasi pengurusan investasi, tidak ada satu hal pun yang menjadi kendala," kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Jakarta, Rabu (1/12).
-
Bagaimana Kementerian Investasi meyakinkan investor tentang kelanjutan proyek IKN? “Saya tidak melihat dalam waktu yang singkat ini, itu berpengaruh (investasi di IKN),” kata Nurul dilansir Antara, Selasa (4/6).
-
Siapa yang mendorong investasi masuk ke daerah agar berkolaborasi dengan UMKM setempat? Di sisi lain, pihaknya mendorong setiap investasi yang masuk ke daerah, wajib berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha dan pelaku UMKM setempat.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Apa yang diutamakan oleh MUI dalam pengelolaan kekayaan negara? Waketum MUI: Kekayaan Negara Harus Diutamakan untuk Maslahat Umat Menurutnya, negara adalah aturan itu sendiri. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud berbicara mengenai pentingnya aturan dalam sebuah negara untuk menjaga kemaslahatan umat.
-
Bagaimana PLN memastikan kontrak kerja sama yang terjalin dengan mitra investor bisa memberikan kepastian? Kunci penting langkah ini, PLN bersama mitra selalu memetakan rencana kerja yang reliable dan juga mitigasi risiko, sehingga dalam pelaksanaan pengembangan sektor kelistrikan mampu mendorong iklim investasi yang menarik bagi para investor.
-
Bagaimana cara membagi anggaran untuk investasi? Martua menyarankan adanya pembagian porsi alokasi anggaran untuk berinvestasi.“Untuk pemula, secara umum bisa dialokasikan dengan pembagian 40% - 30% - 20% dan 10%," rinci Martua.
Bahlil mengatakan, tidak ada satupun pasal dan turunannya yang disoroti oleh MK menghambat investasi. Termasuk mengenai penerapan perizinan secara online atau Online Single Submission (OSS).
"Insentif fiskal tidak ada yang dipending semua jalan," katanya.
Dengan demikian, dia mengajak investor tidak ragu menanamkan dananya di Indonesia. Sebab, Indonesia terbuka terhadap investasi, kemudahan perizinan dijamin serta kondisi politik yang stabil.
"Jangan ragu membangun investasi di Indonesia, saya yakin, InsyaAllah ke depan Indonesia akan menjadi salah satu negara yang perekonomiannya maju," tandas Bahlil.
Baca juga:
Kata Menteri Bahlil Soal Ramainya Minat Investasi Baterai Mobil Listrik di RI
UU Cipta Kerja Inkonstitusional, Mahfud MD Jamin Investasi di RI Tetap Aman
Menteri Bahlil ke Industri Migas: Rangkul Pengusaha Lokal, Jangan Semua dari Jakarta
Menteri Bahlil Incar Investasi Hulu Migas Rp227,2 Triliun
BKPM Layani Izin Investasi Sektor Hulu Migas Mulai Tahun Depan
Revisi UU Cipta Kerja Tak Banyak Pengaruhi Izin Investasi Sektor Hulu Migas