Menteri Saleh bantah telah terjadi PHK massal
Berdasarkan data KSPSI setidaknya sudah ada 62.331 tenaga kerja terkena PHK.
Perlambatan ekonomi Indonesia telah berdampak pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) setidaknya sudah ada 62.331 tenaga kerja terkena PHK.
Menteri Perindustrian Saleh Husein membantah keberadaan PHK tersebut. Sebab, pihaknya mengaku belum mendapatkan laporan secara resmi dari perusahaan terkait adanya PHK tersebut.
"Tidak ada, sampai saat ini belum ada secara resmi makanya saya tanya kembali. Ada gak sebutin PT nya apa? pabrik di mana?" ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (2/10).
Bahkan, dia sempat meminta data jika benar terjadi PHK. Tujuannya untuk dilakukan pengecekan, agar data yang diterima Kementerian Perindustrian dapat terverifikasi.
"Oke, nama industrinya apa? Biar sama-sama dicek. Jangan dunia maya. Nama pabriknya? Di mana? Lokasinya di mana? kita datangi, bener tidak itu dia PHK," tegasnya.
Menteri Saleh menyarankan perusahaan untuk melaporkan jika benar terjadi PHK. Bahkan, dia mempersilakan masyarakat yang ter-PHK untuk melaporkannya ke Kementerian Perindustrian dan Kementerian Tenaga Kerja.
Sebelumnya, Ketua Umum KSPSI Yoris Raweyai mengatakan, Jawa Timur menjadi provinsi terbanyak yang telah melakukan PHK. Bahkan perusahaan rokok sebesar PT Sampoerna dan PT Gudang Garam telah memulangkan ribuan karyawannya.
"PT Gudang Garam 6.189 orang, PT Sampoerna 12.125 orang, PT Bentoel 1.000 orang, PT Panasonic 1.200 orang dan PT BUMG 2.000 orang. Pokoknya total untuk di Jawa Timur 24.259 orang," ujarnya di Kantor Apindo, Jakarta.
Sedangkan untuk PHK terbanyak kedua dipegang oleh Jawa Tengah dengan 5.293 orang kemudian DKI Jakarta dengan 767 orang. Melihat kondisi tersebut, Yoris mengaku sangat prihatin. Dia mengharapkan pemerintah segera melakukan antisipasi agar gelombang PHK ini tidak meluas.
"Regulasikan dari pemerintah. Pengusaha sudah menikmati keuntungan sejak lama. Saat ini berikan ruang untuk kami para buruh bertahan. Sisihkan sedikit anggaran untuk menahan PHK," tegasnya.
Baca juga:
Cegah PHK, pemerintah siapkan kredit murah buat industri padat karya
Bentuk tim khusus, BKPM berniat cegah PHK massal
Deretan perusahaan pelaku PHK Massal, hingga 30.000 karyawan
Buruh rokok banyak kena PHK, Apindo tolak penaikan tarif cukai 2016
KSPSI: 62.331 buruh rokok di-PHK, 12.125 dari PT HM Sampoerna
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
-
Siapa yang memberikan tugas dan wewenang tambahan kepada PPK? Selain itu, PPK juga memiliki wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur.
-
Apa dampak PHK di perusahaan teknologi pada karyawan? Tidak hanya perusahaan kecil, raksasa teknologi seperti Apple, Microsoft, dan Google juga terus mengurangi jumlah karyawan mereka tahun ini, meskipun telah mengumumkan PHK massal tahun lalu.
-
Bagaimana PKB bersikap terkait posisi menteri? Cak Imin menegaskan, PKB saat ini pada posisi menunggu arahan dari Prabowo sebagai presiden terpilih perihal kursi menteri. "Saya ini belum sama sekali terlibat. PKB pada posisi sama sekali tidak dilibatkan dan kita pada posisi menunggu saja," ujar dia.
-
Bagaimana Menko Airlangga Hartarto berencana memperkuat kerja sama ekonomi di KTT G20? “Di KTT India nanti Indonesia akan terus berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara lainnya dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga nantinya pembangunan akan terus terjadi dan masyarakat akan sejahtera," tutur Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.