Menteri Sri Mulyani Sebut Penggabungan 72 Perizinan Mencakup Milik Pusat dan Daerah
Pemerintah berencana merombak 72 peraturan terkait dengan perizinan investasi guna menarik lebih banyak investor masuk ke dalam negeri. Nantinya skema yang digunakan melalui Omnibus Law atau pembuatan beleid yang menyatukan sejumlah aturan menjadi satu undang-undang (UU) yang akan dijadikan payung hukum baru.
Pemerintah berencana merombak 72 peraturan terkait dengan perizinan investasi guna menarik lebih banyak investor masuk ke dalam negeri. Nantinya skema yang digunakan melalui Omnibus Law atau pembuatan beleid yang menyatukan sejumlah aturan menjadi satu undang-undang (UU) yang akan dijadikan payung hukum baru.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan dari 72 aturan tersebut bakal menyangkut semua peraturan di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga diharapkan perizinan ke depan nantinya dapat mengundang para investor asing masuk.
-
Apa kritik Cak Imin terhadap UU Omnibus Law Ciptaker terkait investasi? "Perizinan dan pelayanan untuk membuka investasi dari dulu sampai kita buat UU Omnibus Law. Itupun belum ada follow up untuk bagaimana investasi cepat dan efektif dan memberi rasa nyaman kepada investor dalam negeri maupun luar negeri," ujarnya dalam dialog interaktif Cawapres di TvOne, Rabu (6/12).
-
Mengapa Cak Imin menilai UU Omnibus Law Ciptaker belum berhasil membuka investasi dengan cepat? Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar mengkritik UU Omnibus Law Cipta Kerja belum bisa membuka investasi secara cepat dan efektif. Padahal, menurut politikus yang akrab disapa Cak Imin ini, investasi harus tumbuh dengan pelayanan yang baik. Saat ini meski sudah ada UU Omnibus Law Cipta Kerja, Cak Imin melihat belum terjadi investasi yang cepat, efektif dan memberi rasa nyaman kepada investor dalam dan luar negeri.
-
Siapa yang mengkritik UU Omnibus Law Ciptaker belum bisa membuka investasi secara cepat? Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar mengkritik UU Omnibus Law Cipta Kerja belum bisa membuka investasi secara cepat dan efektif.
-
Apa yang diatur oleh dasar hukum pemilu di Indonesia? Pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu sarana dalam mewujudkan sistem demokrasi di Indonesia. Melalui proses pemilihan ini, rakyat Indonesia memiliki hak untuk menentukan wakil-wakil mereka yang akan memimpin negara dan membuat kebijakan.
-
Mengapa Putu Rudana mengusulkan Omnibus Law tentang air di Indonesia? Khusus di Indonesia, Putu mengusulkan perlu adanya Omnibus Law tentang air. Karena, lanjut dia, selama ini di Indonesia hanya ada Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Makanya, Parlemen Indonesia telah membentuk Kaukus Air DPR.
-
Apa yang diatur dalam Pasal 10A Undang Undang Pemilu terbaru? Pengaturan mengenai mandat pembentukan KPU, mulai pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan KPU Provinsi di provinsi masa transisi serta mekanisme Pengangkatan untuk pertama kali.
"72 itu dari mulai izin-izin di daerah, termasuk proses di mana menyeimbangkan mengenai lingkungan dengan kecepatan dan player of izin lampiran dari perizinan pusat dan daerah," kata Menteri Sri Mulyani ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/9).
Mantan Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, untuk sementara waktu, baru 72 peraturan yang akan direvisi. Sebab, dalam pelaksanaannya untuk mengubah aturan tersebut tidak mudah butuh proses identifikasi panjang.
"Ini dulu saja harus dimasukkan dalam sebuah peraturan untuk bisa mengurangi. Jadi gini saja masih membutuhkan proses yang betul-betul mengidentifikasi hal-hal yang menjadi penghalang investasi," tandas dia.
Sebelumnya, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan III Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Eduard Sigalingging, mengatakan ada sebanyak 72 aturan yang akan direvisi salah satunya terkait retribusi. Namun dia memastikan, revisi tersebut tidak akan mengganggu penerimaan daerah dari pajak dan retribusi.
"Ini mau dikaitkan juga dengan undang-undang pajak dan retribusi daerah. Kita jangan melihat bahwa karena dengan membuat target retribusi daerah (turun), sementara dikaitkan dengan kriteria meningkatkan investasi," ujarnya di Kemenko Perekonomian.
Baca juga:
Pemerintah Pastikan Rencana Omnibus Law Tak Akan Ganggu Penerimaan Daerah
Rudiantara: Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik Tak Perlu Izin Kominfo
Permudah Investasi, Pemerintah Bakal Rombak 74 Peraturan Perizinan
VIDEO: Beri Kemudahan untuk Investor, Pemerintah Segera Sederhanakan Perizinan
Menko Darmin: Urus IMB Kini Bisa Lewat Online
Menko Luhut soal Pelayanan Izin Investasi: Di ASEAN, Indonesia yang Sangat Ribet
Kebijakan Ekonomi Jilid I Jokowi Dinilai Kurang Berhasil