Putu Rudana: Kesepakatan Bersama WWF ke-10 Bali akan Diserahkan ke IPU

Menurutnya ada beberapa poin penting yang menjadi sorotan dalam WWF ke-10 di Bali.

Selasa, 21 Mei 2024 22:32:00

Menurutnya ada beberapa poin penting yang menjadi sorotan dalam WWF ke-10 di Bali.

Putu Rudana: Kesepakatan Bersama WWF ke-10 Bali akan Diserahkan ke IPU

Anggota Biro Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan, Putu Supadma Rudana menyampaikan hasil rangkuman rapat sebagai rapporteur kegiatan World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) pada Selasa, 21 Mei 2024.

Di atas podium, tampak Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon.

Pada kesempatan tersebut, Putu mengatakan, selama dua hari terakhir ini anggota parlemen dari 49 negara berkumpul di Nusa Dua, Bali, guna memperkuat kerja sama dalam memobilisasi tindakan parlemen mengenai air untuk kesejahteraan bersama.

“Sebagai forum parlemen global pertama yang membahas isu air dan signifikansinya bagi keamanan dan kesejahteraan global, Pertemuan Parlemen dalam rangka Forum Air Dunia ke-10 menandakan komitmen parlemen untuk mengatasi permasalahan terkait air dan sanitasi melalui kemauan politik dan tindakan,” kata Putu di Nusa Dua Bali.

Menurut dia, ada beberapa poin penting yang menjadi sorotan dalam WWF ke-10 di Bali yaitu memastikan air sebagai salah satu agenda utama parlemen dan mendorong dialog parlemen di tingkat regional dan internasional dalam hal ini.

Kedua, perspektif komunitas dan populasi lokal penting dalam upaya global kami untuk memastikan keadilan dan keamanan air-dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan mempertimbangkan pengetahuan tradisional.

Ketiga, pengelolaan air berkelanjutan memainkan peran penting untuk membangun ketahanan masyarakat dan ekosistem serta mendukung adaptasi perubahan iklim sejalan dengan tujuan iklim yang disepakati secara internasional.

Keempat, karena tantangan terkait air melampaui batas negara, kebutuhan akan peningkatan diplomasi dalam mengelola sumber daya air, berbagi pengetahuan dan praktik baik untuk mengatasi ketahanan air menjadi semakin mendesak.

“Oleh karena itu, tugas kita sebagai parlemen dan anggota parlemen memprioritaskan tindakan terhadap air guna mewujudkan komitmen yang tertuang dalam SDG’s 2030, dan visi dunia yang adil dan sejahtera saat ini dan untuk generasi mendatang,” jelas Wakil Ketua BKSAP DPR RI ini.

Menurut dia, kesimpulan pertemuan World Water Forum ke-10 ini akan dibawa ke Dewan Pengurus IPU pada Sidang IPU ke-149 mendatang. Oleh karena itu, anggota parlemen mengambil bagian dalam memajukan kerja sama dan kolaborasi bidang air.

“Melalui komitmen dan tindakan kita bersama, karena hal ini sangat penting untuk mendorong perdamaian, kemajuan, dan kesejahteraan dalam masyarakat dan negara. Terima kasih atas kehadiran para delegasi dan meminta dukungan agar isu air terus dibahas di negara masing-masing,” jelas Legislator asal Bali ini.

Di samping itu, Putu saat menjadi Panelis dalam World Water Forum (WWF) ke-10 ini juga mendorong agar setiap negara yang tergabung dalam Keanggotaan Inter-Parliamentary Union (IPU) menjadi warrior on water atau petarung dalam memperjuangkan air dengan membuat resolusi berupa Undang-undang atau law.

Bahkan, Putu memacu parlemen dunia untuk membuat komitmen bersama atau outcome resolusi bersama yang lebih ambisius dalam mengatasi isu air ini.

“Jadi bagaimana kita menggerakkan semua parlemen dan bersatu memiliki kepedulian yang tinggi tentang isu air untuk kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Tentu yang lain kita harus mendorong agar Undang-undang ini bisa terimplementasi. IPU juga akan meneruskan bagaimana ke depan agar komitmen ini dapat diwujudkan dalam bentuk resolusi, dan resolusi bisa dibangun dalam bentuk Undang-undang atau law di masing-masing negara, terfokus kepada air dan membangun satu omnibus tentang air,” ucapnya.

Khusus di Indonesia, Putu mengusulkan perlu adanya Omnibus Law tentang air. Karena, lanjut dia, selama ini di Indonesia hanya ada Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Makanya, Parlemen Indonesia telah membentuk Kaukus Air DPR.

“Harus ada Omnibus Law. Ini tujuan Kaukus Air untuk membantu turut berperan serta support komisi terkait segera mengakselerasi ini. Kita sebagai parlemen menjadi influencer dan disebut disini menjadi pejuang, warrior, petarung dalam memperjuangkan air di setiap negara, tentu di setiap dapil yang kita miliki. Komitmen beberapa negara sangat jelas, mereka akan mengakselerasi. Karena kalau hanya business usual di komisi-komisi saja, tidak dapat dilakukan akselerasi secara eksponensial. Jadi perlu pencapaian akselerasi ini mencapai agenda SDG’s 2030,” kata Anggota Komisi VI DPR RI.

Putu menambahkan bahwa pelaksanaan WWF ke-10 di Bali tahun 2024 ini sebuah momen historis atau bersejarah untuk Indonesia, karena first parliamentary meeting on water forum bisa terwujud. Selama ini, kata dia, memang belum pernah terlaksana WWF di Indonesia.

"Saya sendiri terus bekerja dan menerima Presiden World Water Council Loic Fauchon di DPR pada Oktober 2023, dan bersama Pak Basuki Menteri PUPR meminta tolong agar menjembatani ke Inter-Parliamentary Union. Langsung saya kerjakan dan akhirnya IPU setuju. Inilah hasilnya first parliamentary meeting World Water Forum yang ke-10 bisa terwujud," pungkasnya.

Setelah kegiatan WWF ke-10 Bali selesai, sebanyak 45 orang delegasi dari beberapa negara kemudian melanjutkan field trip pelepasan ikan dan melihat proses pembibitan mangrove di Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Bali pada Selasa, 21 Mei 2024.