Menteri Susi diminta tak komersialisasi pulau terluar Indonesia
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ingin menawarkan 31 pulau terluar di Tanah Air pada investor.
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) meminta pemerintah untuk tidak menjadikan pulau-pulau terluar Indonesia sebagai lahan mengeruk keuntungan.
Itu diungkapkan Abdul Halim, Sekretaris Jenderal Kiara, menanggai rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ingin menawarkan 31 pulau terluar di Tanah Air pada investor dalam dan luar negeri.
-
Kapan Pudak mulai dijual? Nenek dari ibu Suharsih, yang merupakan generasi ketiga pembuat pudak, diketahui mulai membuat dan menjual pudak pada sekitar tahun 1949, di mana pada saat itu kondisi masih berada pada zaman perang yang serba sulit.
-
Apa yang dijual di Pasar Pakelan? Selain Haniq, ada pula Tawinem. Di pasar itu ia membeli gorengan. "Di sini apa-apa Rp500-an. Ini puli pecel, bahannya dari beras," kata Tawinem.
-
Kapan Sentra Kuliner Ikan Kabupaten Garut diresmikan? Dikutip dari ANTARA, Rabu (28/6) sentra ikan tersebut diketahui baru diresmikan pada Selasa 26 Juni 2023 lalu.
-
Apa yang Indah Permatasari beli di pasar? Selain membeli ikan dan ayam, ia juga membeli berbagai jenis sayuran dan bahan makanan lainnya.
-
Apa yang dijual di Depok? Sebelumnya, polisi membongkar sindikat jual beli bayi melalui media sosial Facebook yang terjadi di wilayah Depok, Jawa Barat. Dalam kasus ini, polisi total menangkap delapan pelaku.
-
Di mana Keleng menjual jangkrik hasil budidayanya? “...sama agen, lalu orang biasa datang ke sini. Kalo penjualan, agen Rp40 ribu kalau perorangan datang ke sini harganya Rp55 ribu per kilonya,”
"Investasi yang seharusnya didorong adalah gotong royong antarmasyarakat dengan pemda setempat, bukan menyerahkan kepada investor asing atau domestik dengan skema privatisasi dan komersialisasi seperti yang dilakukan KKP," kata Abdul Halim seperti dikutip Antara, Jakarta, Minggu (6/9).
Abdul juga mengaku heran lantaran terjadi peningkatan jumlah pulau yang akan ditawarkan. Sebab, dalam APBN Perubahan 2015, pemerintah hanya menargetkan 15 pulau.
Lalu, dalam Rancangan APBN 2016, sebanyak 25 pulau.
Dia tak menerima ketidakcukupan dana menjadi alasan pemerintah tak sanggup mengelola pulau-pulau terluar Indonesia. Menurutnya, anggaran pemerintah pusat (APBN) dan daerah (APBD) yang besar sudah seharusnya menjadi alat untuk menyejahterakan rakyat dan jumlahnya cukup besar.
"Dikarenakan tidak kreatifnya pemerintah pusat dan pemda berakibat pada tidak terpakainya anggaran untuk kesejahteraan rakyat," katanya.
Baca juga:
Menteri Susi minta anak buahnya tak gunakan bahasa bersayap
Tahun depan, gaji PNS anak buah Menteri Susi bakal naik 2 kali lipat
Menteri Susi ungkap tahun depan KKP dapat kenaikan anggaran Rp 5 T
Lantik eselon I, Menteri Susi minta pejabatnya kerja cepat & kreatif
Di wisuda STP, Menteri Susi ingatkan cita-cita RI jadi poros maritim