Menteri Susi minta Rp 10,76 triliun & fokus pada 10 program di 2017
"Pagu ini lebih rendah Rp 415 miliar dari pagu sebelum APBN-P 2016 sebesar Rp 11,16 triliun."
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengajukan pagu anggaran sebesar Rp 10,76 triliun untuk APBN 2017. Angka ini lebih rendah dibanding anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan di APBN-P 2016 yang mencapai Rp 11,16 triliun.
Dengan anggara itu, Susi mengatakan akan fokus pada 10 program, dan dana paling besar dialokasikan untuk perikanan tangkap sebesar Rp 2,2 triliun.
-
Bagaimana cara Irjen Kementan mengajak Petani dan ASN Kementan untuk bangkit membangun pertanian Indonesia? “Kita sedang dalam posisi dan situasi yang tidak sedang baik, iklim dan cuaca yang sedang mempengaruhi proses pertanian. Itulah yang sedang dilakukan oleh Bapak Menteri." "Beliau banyak melakukan terobosan, melakukan kegiatan yang tanpa henti. Kalau bapak Menteri speednya sudah maksimal, tentunya kita anak buahnya yang ada di Kementerian Pertanian, ASN Pertanian, punya tanggung jawab yang lebih,” kata Irjen Setyo.
-
Kenapa Semuel Abrijani Pangerapan mundur dari jabatan Dirjen APTIKA? Hokky Situngkir menggantikan posisi Semuel Abrijani Pangerapan yang mundur lantaran adanya peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya.
-
Mengapa Susi Pudjiastuti bertemu dengan Prabowo dan Anies Baswedan? Meski capres telah diumumkan, hingga kini bakal cawapres belum terlihat hilalnya. Justru Susi Pudjiastuti mencuri perhatian publik setelah bertemu dengan dua tokoh besar Prabowo dan Anies Baswedan.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan APBN? Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN menyerahkan sertipikat aset BUMN dan Pemda di Kalimantan Timur? Menteri ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan sejumlah sertipikat aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam hal ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero), dan sertipikat aset Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah Kalimantan Timur. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, pada Kamis (3/8/2023). Adapun sertipikat aset BUMN yang diserahkan, yaitu 24 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; 3 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Barat; dan 38 sertipikat bagi PLN wilayah Kalimantan Selatan. Sementara itu, sertipikat aset Pemda yang diserahkan antara lain 7 sertipikat bagi Pemerintah Kota Balikpapan; 3 sertipikat bagi Pemerintah Kota Samarinda; dan 2 sertipikat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
"Pagu 2017 kita usulkan Rp 10,76 triliun untuk 10 program. Pagu ini lebih rendah Rp 415 miliar dari pagu sebelum APBN-P 2016 sebesar Rp 11,16 triliun," kata Susi dalam rapat Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (RKAKL) 2017 di Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/6).
Tahun depan, Susi menargetkan penerimaan sektor perikanan mencapai 9,5 persen PDB, atau mampu menghasilkan 24 juta ton ikan per tahun dan mampu ekspor hingga hingga USD 7,62 miliar. Pihaknya juga menargetkan beberapa program prioritas yang disusun bersama jajarannya.
"Kita juga akan lakukan perluasan kawasan konservasi laut hingga 18,7 ha. Tingkat konsumsi ikan kita juga kita targetkan meningkat serta nilai tukar Rupiah di nelayan kita targetkan meningkat," tuturnya.
Susi mengklaim kementeriannya merupakan satu-satunya lembaga yang memberikan anggaran pada stakeholder yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
"Kita merupakan satu-satunya yang memberikan konsentrasi 80 persen anggaran buat stakeholder yang ada," kata Susi.
Baca juga:
Menteri Susi curiga negara tetangga jadikan RI tempat cuci ikan
DPR sebut kebijakan Menteri Susi masih belum sejahterakan nelayan
Menteri Susi potong anggaran Rp 2,89 T dalam APBNP 2016
Menteri Susi: Jaga daerah pesisir demi keberlanjutan kelautan
Menteri Susi merinding Jokowi haramkan sektor perikanan untuk asing
Nelayan Cirebon tolak bantuan kapal Menteri Susi
Galaknya Menteri Susi tak takut tangkap kapal Amerika Serikat