Minta data transaksi, BPS jamin kerahasiaan pelaku e-commerce
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengimbau agar pelaku e-commerce memberikan data transaksinya, guna mendapatkan data yang lebih lengkap tentang perkembangan sektor e-commerce dalam negeri. Dia menjamin data yang disampaikan oleh responden akan dijaga kerahasiaannya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengimbau agar pelaku e-commerce memberikan data transaksinya, guna mendapatkan data yang lebih lengkap tentang perkembangan sektor e-commerce dalam negeri.
Dia menjamin data yang disampaikan oleh responden akan dijaga kerahasiaannya. Ada pun data yang akan dipublikasikan akan berupa data agregat, bukan data individu atau data tiap perusahaan.
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
-
Apa tugas utama dari BPS? Tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
"BPS boleh tidak rilis data individu? Tidak boleh. Siapapun biar Menteri tidak saya kasih. Data-data yang nanti diserahkan ke BPS akan dijamin kerahasiaannya," ungkapnya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (15/12).
"Jadi saya yakinkan bapak ibu sekalian, data yang diberikan kita hapus semua identitasnya dan BPS tidak akan pernah merilis data individu. BPS tidak pernah mengeluarkan data individu," tambahnya.
Ketua Bidang Ekonomi Bisnis idEA (Asosiasi E-commerce Indonesia) Ignatius Untung menilai para pelaku e-commerce khawatir datanya akan dilaporkan ke Dirjen Pajak. Meski demikian, dia menjamin kerahasiaan data sehingga pelaku e-commerce tidak perlu cemas lagi memberikan datanya ke BPS.
"Masalah pajak, mereka takut ujung-ujungnya data ini sampai ke Dirjen Pajak. Pak Kecuk (Suhariyanto) juga bilang sampai Menteri pun minta tidak saya kasih data individu. Bisa dipenjara kalau membocorkan (data individu). Apalagi aturan sudah jelas. Sudah kesepakatan internasional mengenai kerahasiaan data," katanya.
Untuk diketahui, pelaksanaan pengumpulan data e-commerce akan dilakukan pada Januari 2018. Pemilihan waktu ini didasari agar nilai transaksi Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 2017 dapat terdata.
Data yang ada akan dikumpulkan, diolah, dan dianalisa langsung oleh BPS. Publikasi data tersebut ditargetkan akan dilakukan pada bulan Februari 2018.
Baca juga:
Ini penyebab perbankan syariah RI tertinggal dari Malaysia
Perluas perbankan masyarakat desa, 16 ribu agen TrueMoney jadi Agen46
BPS akui Indonesia belum punya data lengkap jumlah e-commerce
Di era Jokowi, Indonesia punya bendungan kering pertama penahan banjir Jakarta
Jalur ganda kereta Sukabumi-Bogor ditargetkan rampung 2020