Negara Ini Bakal Denda Rp128 Miliar Bagi Pengusaha yang Sengaja Bayar Karyawan di Bawah Upah Minimum
Satu juta lebih pekerja, merasakan pencurian upah karena dibayar di bawah standar.
Mulai Januari 2025, para pengusaha di Australia yang dengan sengaja membayar upah di bawah standar kepada karyawannya, dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda hingga USD7,85 juta atau Rp128 miliar (kurs Rp16.317). Kebijakan ini merupakan bagian dari undang-undang baru yang secara nasional mengkriminalisasi praktik pencurian upah.
Melansir dari ACTU, lebih dari satu juta pekerja Australia mengalami pencurian upah karena dibayar di bawah upah minimum nasional atau upah junior atau kasual terendah dalam sistem penghargaan.
-
Apa makna dari "umroh mabrur"? Makna kata "mabrur" dalam konteks Islam merujuk kepada perbuatan yang diterima atau diterima dengan baik oleh Allah SWT.
-
Kapan Belva Ugraha lahir? Dengan cepat, pria yang lahir pada tahun 2001 ini telah tumbuh menjadi dewasa dan terlihat seperti kakak-adik dengan Abimana.
-
Kapan Upacara Kukhuk Limau dilakukan? Mengutip situs kebudayaan.kemdikbud.go.id, ada dua rangkaian upacara untuk mengiringi kehamilan yaitu Kukhuk Limau yang dilaksanakan pada usia kandungan 5 sampai 8 bulan terhitung sejak sang ibu berhenti haid.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Apa arti dari kata "ceunah" dalam bahasa Indonesia? Kata ceunah disinyalir berasal dari kata ceuk yang dalam bahasa Indonesia berarti 'kata'. Sehingga, arti kata ceunah jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti 'katanya'.
-
Apa makna dari kata "Upeksha" dalam bahasa Sansekerta? Upeksha : Ketenangan Beberapa ajaran, khususnya Budha mengajarkan bahwa manusia, dalam hidupnya tidaklah statis. Terkadang kita akan dibawa pada situasi yang tidak terduga, tidak diinginkan, ataupun situasi yang terlalu membahagiakan.
Ini mencakup satu dari tiga pekerja lepas atau 875.000 karyawan lepas yang sebagian besar bekerja di sektor ritel dan perhotelan dan 538.200 pekerja tetap.
Perusahaan dapat dikenai denda hingga USD7,85 juta atau Rp128 miliar, atau tiga kali lipat jumlah kekurangan pembayaran, mana yang lebih besar.
Seseorang dapat dikenai hukuman penjara hingga sepuluh tahun, dan denda hingga USD1,56 juta atau Rp25,4 miliar, atau tiga kali lipat jumlah kekurangan pembayaran, mana yang lebih besar.
Selain itu, individu yang terlibat dapat menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda hingga USD1,56 juta atau Rp25,4 miliar atau tiga kali lipat dari jumlah kekurangan pembayaran, mana yang lebih besar.
Sanksi Perdata Juga Meingkat
Sanksi perdata untuk kekurangan pembayaran upah juga akan meningkat. Saat ini, sebanyak 25 kali lipat bagi perusahaan besar yang terlibat dalam pelanggaran serius yang sekarang dapat dikenakan denda hingga USD4,95 juta atau Rp80,7 miliar.
- Pria Ini Tanyakan Gaji Karyawan WNI di Mekah, Nominalnya Curi Perhatian
- Ingat, Gaji Pekerja Dipotong 3 Persen untuk Iuran Tapera Paling Lambat Setiap Tanggal 10
- Ingat, Perusahaan Tak Bayar THR Karyawan 7 Hari Sebelum Lebaran Bakal Kena Denda
- Begini Cara Hitung Besaran THR Karyawan Tetap dan Pekerja Lepas, Cair Satu Pekan Sebelum Lebaran
Perkiraan keseluruhan tentang tingkat pencurian upah sangat bervariasi mengingat hal ini merupakan praktik yang sengaja disembunyikan oleh para pengusaha. Audit oleh Ombudsman Pekerjaan yang Adil memperkirakan angkanya antara USD850 juta atau Rp13,8 triliun hingga USD1,55 miliar atau Rp25,2 triliun dalam bentuk upah yang dicuri setiap tahun.
Menurut Dewan Anggota Dana Pensiun, pencurian dana pensiun juga diperkirakan merugikan 2,8 juta pekerja Australia USD5,1 miliar atau Rp83,2 triliun per tahun dan hampir USD41,6 miliar atau Rp678,7 triliun selama sembilan tahun terakhir.
Sebagaimana diketahui, undang-undang baru, yang diperkenalkan dalam undang-undang Closing Loopholes pada akhir tahun 2023, merupakan respons langsung terhadap kasus pencurian upah yang meluas dan telah menjadi model bisnis standar di banyak industri.
Undang-undang antipencurian upah yang baru mencakup semua pemberi kerja dan karyawan yang tercakup dalam Fair Work Act. Direktur Penuntutan Umum dan Kepolisian Federal Australia akan menangani penuntutan, dengan investigasi utamanya dilakukan oleh Fair Work Ombudsman.